TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu adanya intimidasi dari pihak kepolisian saat pentas teater bertajuk 'Musuh Bebuyutan' di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada 1 Desember 2023 lalu menjadi sorotan.

Diketahui pertunjukan teater bertajuk Musuh Bebuyutan yang digelar Jumat malam tersebut disutradarai Agus Noor.

Sejumlah tokoh diketahui berlakon dalam panggung acara pentas teater tersebut, di antarnya Butet Kartaradjasa, Cak Lontong, Akbar, Happy Salma, Inaya Wahid, Bonita, Yu Ningsih, Marwoto, Susilo Nugroho, Wisben, Joned, dan Joind Bayuwinanda.

Cerita dalam pertunjukan tersebut mengangkat latar kehidupan bertetangga di Indonesia.

Lebih tepatnya, mengisahkan seorang pemuda dan wanita yang pada mulanya saling akur.

Namun,perbedaan pilihan politik membuat keduanya justru berseteru hingga melibatkan warga dan RT.

Baca juga: Butet Sebut Tak Ada Intimidasi Polisi saat Teater Berlangsung tapi Larang Bicara Politik Lewat Surat

Belakangan isu adanya intimidasi mencuat, setelah pentas teater tersebut digelar.

Sejumlah pihak baik panitia penyelenggara, polisi, politisi, hingga Butet Kertaredjasa sendiri pun angkat bicara.

Butet Kartaredjasa mengaku pihak kepolisian yang datang saat pentas tersebut berlangsung tidak melakukan pengawasan atau intimidasi.

"Jadi intimidasinya di situ bukan didatangi orang lalu ditekan-tekan bukan begitu," kata Butet saat dihubungi, Rabu (6/12/2023).

"Tidak ada (pengawasan atau intimidasi), cuma ada menurut staf saya sore hari itu ada polisi tidak tahu dari mana yang menanyakan ini acara apa lah gitu-gitu," lanjut dia.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Minta Lapor ke Polisi Jika Pentas Teater Butet Kartaredjasa Ada Intimidasi

Butet menjelaskan bentuk tekanan dari pihak kepolisian melalui sepucuk surat yang disebut berisikan dirinya tidak diperbolehkan berbicara soal politik saat pentas.

"Intimidasi itu berupa surat pernyataan yang harus saya tandatangani bahwa saya tidak boleh bicara soal politik. Itu intimidasinya," ungkapnya.

Dia merasa aneh dengan surat yang harus dia tandatangani tersebut.

Kejadian tersebut baru pertama kali terjadi saat ini sejak masa orde baru.

Baca juga: Mahfud MD Buka Suara soal Dugaan Butet Kartaredjasa Diintimidasi 

"Selama ini tidak pernah ada yang gitu-gituan itu, baru kali ini. Sejak reformasi 1998 kami itu pentas monolog, teater gandring, program Indonesia kita, tidak pake tanda tangan yang ada berkomitmen tidak bicara politik itu tidak ada," ucapnya.

Dalam surat yang diterima, tidak ada keterangan yang menuliskan bahwa larangan menggelar pentas teater tersebut.

Atau mengatur isi ataupun konten dari pertunjukan tersebut.

Lembaran tersebut mencantumkan aturan hukum di tengah situasi berlangsungnya tahapan Pemilu 2024.

Dalam surat itu tegas hanya melarang adanya pelaksanaan yang bersifat kampanye Pemilu sebagaimana Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam hal ini, Butet juga menyatakan tidak mengetahui, pihak kepolisian mana yang mengajukan surat untuk ditandatangani tersebut.

Lebih dalam, Butet menyebut, surat itu memang dilampirkan dalam permohonan perizinan yang diajukan pihaknya seperti pada biasanya saat hendak melakukan kegiatan.

Ia pun mengaku menerima untuk melakukan tanda tangan surat itu.

"Ya lagi mengurus perizinan jadi staf saya mengurus perizinan kayak biasanya kali ini dilampiri itu. dan aku harus tanda tangan. Makanya aku bilang yaudah tandatangani aja biar aja," jelasnya.

Terpisah, penyelenggara pentas teater dari Kayan Production, Indah mengaku dirinya yang melakukan pengurusan perizinan kegiatan tersebut.

"Hanya mau menyampaikan bahwa saya memang yang melakukan pengurusan terkait surat-surat perizinan ke kepolisian," kata Indah di Polsek Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023)

Indah mengatakan saat itu pihak kepolisian sudah memberikan izin melalui surat sebelum pentas teater digelar.

Dalam hal ini, Indah memastikan tidak ada intimidasi apapun dari pihak berwajib untuk menandatangani surat pernyataan meski tak dijelaskan isinya.

"Untuk pengurusannya pada saat pengurusan surat penyataan tersebut disampaikan ke kepolisian sebelum event. Tidak ada intimidasi dalam penandatanganan surat tersebut gitu aja," katanya.

Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menjelaskan pihak kepolisian memang selalu melakukan pengamanan dalam setiap acara pentas budaya di Taman Ismail Marzuki (TIM).

Bahkan, acara yang melibatkan capres-cawapres di TIM pun tetap mendapat pengamanan.

“Kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah Jakpus (Jakarta Pusat), baik itu berupa seni budaya dan sebagainya, tentunya kami harus menjamin bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan aman,” ungkap Kapolres.

Di sisi lain, Kapolres memastikan, terhadap aktor maupun materi acara tidak pernah ada campur tangan dari pihak kepolisian.

Personel yang dikerahkan untuk pengamanan hanya berkoordinasi dengan penyelenggara acara terkait izin, dengan satpam terkait pengamanan, dan pengaturan lalu lintas jika diperlukan.

Dalam kesempatan yang sama, Wadirintelkam Polda Metro Jaya AKBP Miko Indrayana, perizinan acara yang melibatkan banyak orang memang harus melalui kepolisian.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2017.

“Karena itu pada tanggal 8 November 2023 PT Kayan menyampaikan permohonan izin proposal kegiatan berupa tontonan umum yang akan dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki pada tanggal 1 dan 2 Desember,” jelasnya.

Perizinan itu, kata Miko, juga telah selesai pada 13 November 2023 dan sudah diberitahukan kepada PT Kayan.

Respons TKN Prabowo-Gibran, TPN Ganjar-Mahfud, dan Mahfud MD

Menyikapi persoalan tersebut, Tim Kampanye Nasional (TKN), Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pun bereaksi.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo sebaiknya hal tersebut dilaporkan kepada Polri.

Ia menyampaikan nantinya Butet Kartaredjasa diminta melengkapi bukti jika memang adanya intimidasi yang dilakukan aparat penegak hukum.

"Saya rasa disampaikan saja ke kepolisian apakah betul ada intimidasi seperti itu buktinya disampaikan dan saya rasa kalau faktanya nanti sudah diketahui dengan pasti, saya yakin Kapolri akan mengambil tindakan yang bijak," ujar Drajad saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Dijelaskan Drajad, sejatinya pihak kepolisian sudah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap tim pasangan calon (paslon) untuk melakukan kampanye.

Dia bilang, tidak ada satupun kegiatan kampanye yang dibatalkan.

"Acara kampanye semua jalan, yang penting sesuai dengan aturan KPU, semua boleh jalan kok. Nah kalau sebelum masa kampanye ada yang mungkin baliho dicabut segala macem ya kalau sebelum masa kampanye kan emang negara harus melakukan itu. Jadi selama masa kampanye saya lihat sih tidak ada," katanya.

Di sisi lain, kata Drajad, acara seni yang berbalut acara kampanye bisa saja berimplikasi hukum.

"Nah cuman kalau acara seni, acara kampanye dibungkus secara seni yang bukan dari tim kampanye itu mungkin ada komplikasi hukumnya. silakan minta izin dulu ke Polri," katanya.

Terpisah, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD pun buka suara mengenai dugaan intimidasi tersebut.

Mahfud MD mengaku dirinya ikut menyaksikan pementasan teater Butet Kertaedjasa tersebut.

Namun, dia tak mengetahui adanya dugaan intimidasi.

"Saya tidak tahu apa ada intimidasi. Tetapi, saya sudah sejak Butet pentas, saya nonton terus," kata Mahfud saat ditemui di iNews Tower, Jakarta, Selasa (5/12/2023) malam.

Dia menuturkan, dirinya memang sering ikut menyaksikan pementasan pementasan seni dari Butet.

Mahfud pun meminta bila memang ada intimidasi, maka seharusnya tidak boleh dilakukan.

"Saya tidak tahu ada intimidasi apa tidak. Artinya tidak boleh, seni ya seni," ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku menyayangkan adanya dugaan intimidasi terhadap seniman Butet Kartaredjasa.

Hasto mengatakan, menyampaikan otokritik melalui kebudayaan adalah bagian dari kebebasan berekspresi.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD ini menyebut, larangan terhadap pentas seni seharusnya tidak perlu dilakukan.

"Itu suatu tindakan yang berlebihan, suatu campur tangan dalam ranah kebudayaan, yang seharusnya tidak perlu," kata Hasto saat ditemui di Gedung High End, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Karenanya, Hasto menilai, dugaan intimidasi terhadap Butet memperkuat penilaian praktik seperti di zaman orde baru (Orba) kembali hadir.

"Sehingga ini memperkuat apa yang disampaikan masyarakat, terjadinya suatu fenomena kenyataan, bagaimana neo orba itu kembali hadir," ucapnya. (tribunnews.com/ abdi/ fersin/ igman)