Polemik Media Center Indonesia Maju, Namanya Mirip Koalisi Paslon Hingga Sumber Pendanaannya Disorot
Ia tidak melihat ada urgensi pemerintah membentuk media center yang diumumkan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mendirikan Media Center Indonesia Maju, di Jalan Diponegoro Nomor 15A, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).
Namun, pendirian Media Center Indonesia Maju mendapat sorotan dari sejumlah pihak.
Baca juga: Kubu AMIN Heran Pemerintah Bentuk Media Center Indonesia Maju: Tupoksinya Cukup di Kemenkominfo
Mulai dari urgensi pembentukannya, namanya mirip dengan koalisi pasangan calon (Paslon) Pilpres 2024 hingga sumber pendanaannya pun dipertanyakan.
Tupoksi Kemenkominfo
Juru Bicara Timnas Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (AMIN) Billy David Nerotumilena merespons atas dibentuknya media center Indonesia Maju yang disebut-sebut sebagai media milik pemerintah.
Billy menilai, tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) pemberian informasi dari pemerintah sudah ada di Kementeri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
"Kami tidak punya kewenangan untuk menilai itu, apakah itu menyalahi aturan. Cuma kami hanya memberikan komentar bahwa yang sepanjang kita tahu tentu juga itu kan merujuk pada peraturan perundang-undangan, bahwa tupoksi itu saya rasa cukup ada di Kominfo," kata Billy kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).
Ia tidak melihat ada urgensi pemerintah membentuk media center yang diumumkan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia itu.
"Kita enggak melihat urgensi itu, misalkan ada kegiatan yang genting, atau ada peristiwa yang mesti diselesaikan sehingga tupoksi itu enggak terlaksana," kata dia.
Namun, Billy menegaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangannya untuk menilai pantas atau tidak pantas.
"Tapi tadi itu kita perlu melihat motif di balik itu. Kita melihat urgensi di balik itu, apakah hal yang urgen sehingga dibentuknya sekarang dan apalagi dekat-dekat tahun politik begini kan semua hal yang berkaitan dengan itu apalagi pemilihan namanya juga sensitif," tandasnya.
Baca juga: 2 Eks Menteri yang Jadi Timses Anies-Cak Imin Serang Jokowi, Istana Heran Hingga Bentuk Media Center
Sumber Pendanaan?
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dana yang digunakan untuk membangun media center (medcen) Indonesia Maju berasal dari dana yang halal dan tidak melanggar aturan yang berlaku.
Namun, Bahlil tidak menjelaskan secara rinci dana yang halal dan tidak melanggar aturan yang dimaksud tersebut.
"Menyangkut anggaran nanti saya diperiksa inspektur saja. Itu urusan saya, itu ada mekanisme. Jangan saya lapor ke bro, saya lapor ke inspektur, yang jelas dana halal dan tidak melanggar aturan," kata Bahlil di Medcen Indonesia Maju, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).
Selain itu, ia memaparkan bahwa pendirian media center Indonesia Maju untuk memberikan informasi dan klarifikasi dari pihak pemerintah.
Menurutnya, dengan adanya media center, para awak media mempunyai tempat untuk melakukan pengecekan hingga klarifikasi terkait isu atau tudingan yang dialamatkan pada pemerintah di tahun politik ini.
Bahlil juga menegaskan bahwa media center Indonesia maju bukan bagian dari media center para calon presiden (capres) yang saat ini sedang berkontestasi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capres tapi ini untuk pelurusan informasi data dari pemerintah," ujar Bahlil.
Klaim Bukan untuk Capres
Bahlil Lahadalia menegaskan, media center (medcen) Indonesia Maju bukan dibuat untuk para calon presiden (capres).
Hal itu disampaikan Bahlil saat melakukan jumpa pers pada acara peresmian media center Indonesia Maju, di Jalan Diponegoro No 15A, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2024) sore.
"Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capres," kata Bahlil.
"Tapi ini untuk pelurusan informasi data dari Pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid ataupun serangan yang diterima (untuk pemerintah)," ujarnya lagi.
Ia mengklaim, banyak serangan yang diterima oleh pemerintah perihal urusan capres di tahun politik ini.
"Sekarang kan banyak juga serangan yang kami terima, urusan capres tapi serangannya ke pemerintah," kata Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, jika ada yang menyerang pemerintah tetapi perihal peserta pemilihan presiden (pilpres) maka pemerintah harus memberikan klarifikasi dan informasi yang akurat.
"Nah ini yang penting, pemerintah itu harus mampu memberikan informasi yang benar," ujarnya.
Ia lantas menjelaskan bahwa media center Indonesia Maju siap memberikan klarifikasi jika membutuhkan data yang akurat.
"Kalau perlu beri klarifikasi, kami beri klarifikasi tapi kalau perlu data, kami berikan data. Itu maunya kan enak-enak saja. Supaya tidak saling benci-benci lagi. Kita fun-fun saja," kata Bahlil.
Namun, Bahlil tidak menjelaskan lebih lanjut perihal dana yang dipakai untuk membuat media center Indonesia Maju tersebut.
"Yang jelas dananya halal dan tidak melanggar atutan," ujarnya.
Baca juga: Pemerintahan Jokowi Bikin Media Center Indonesia Maju untuk Tangkal Serangan terkait Pemilu 2024
Penjelasan Bahlil
Kata Bahlil, Media Center Indonesia Maju didirikan untuk mengklarifikasi terkait isu, informasi maupun masukan yang berkembang dalam Pemilu 2024 (Pileg, Pilpres dan Pilkada).
Sebab, hal itu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Bahlil Lahadalia saat meresmikan Media Center Indonesia Maju, di Jalan Diponegoro Nomor 15A, Menteng, Jakarta Pusat (4/12/2023).
"Karena ini tahun politik, penting rasanya kami dari pemerintah berpandangan untuk dilakukan percepatan memberi informasi ataupun klarifikasi terhadap berbagai masukan, kritikan ataupun plesetan data," kata Bahlil, dalam konferensi pers, Senin (4/12/2023).
Bahlil menjelaskan, Media Center Indonesia Maju juga dibuat guna memberi kesempatan bagi para jurnalis untuk mengonfirmasi berbagai isu yang berhubungan dengan pemerintah.
"Media Center ini kita bangun dalam rangka memberikan wadah kepada teman-teman (jurnalis) untuk meng-cross check karena ini kan sebenarnya banyak di tahun pemilu, pileg, pilpres, kadang-kadang ada berita yang butuh informasi, nah disini kita bisa berdialog," jelas Bahlil.
Baca juga: Kubu AMIN Heran Pemerintah Bentuk Media Center Indonesia Maju: Tupoksinya Cukup di Kemenkominfo
"Kami bentuk ini untuk membina teman-teman wartawan bisa cepat menelaah informasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan atau akan dilakukan yang kaitannya dengan proses pembangunan," sambungnya.
Sehingga, menurutnya, isu politik apapun yang mencuat di publik jelang Pemilu 2024 tak mengganggu target ekonomi pemerintah maupun investasi di Indonesia.
"Kenapa itu penting karena kami berpandangan bahwa sekalipun itu urusan politik, pertumbuhan ekonomi nasional kita harus terjaga. Nah salah satu ciri pertumbuhan ekonomi tetep bisa terjaga kalau stabilitas bisa kita jaga bersama. Salah satu stabilitas itu bisa dipicu stabil atau tidak tergantung dengan informasi dan data," jelas Bahlil.
Selanjutnya, ia memastikan pemerintah tetap netral dalam menjawab berbagai isu jelang 2024 dan akan mengklarifikasinya apabila merasa informasi tersebut perlu diluruskan.
Saat ditanya wartawan terkait nama Media Center tersebut sama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahlil menegaskan, media center ini tak terafiliasi paslon manapun yang maju di Pilpres 2024.
"Di sini hanya membicarakan tentang apa yang menjadi data kebijakan pemerintah. Sementara unsur politik tidak ada di sini. Jadi bukan sekretariat politik tapi ketika ada sekelompok orang atau salah satu kelompok yang memberikan atau mempertanyakan atau katakanlah menyerang pemerintah dengan narasi yang tidak benar kami berhak melakukan klarifikasi.
Tapi, saya tegaskan lagi di sini bukan untuk urusan politik," tuturnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.