Soroti Situasi Politik Jelang Pemilu, Mahasiswa Sebut Ada Pihak Ingin Melanggengkan Kekuasaan
Situasi politik jelang Pemilihan Presiden 2024 tak lepas dari pengamatan masyarakat, termasuk mahasiswa.
Penulis: Reza Deni
Editor: Malvyandie Haryadi

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Situasi politik jelang Pemilihan Presiden 2024 tak lepas dari pengamatan masyarakat, termasuk mahasiswa.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, misalnya, mengaku kecewa dengan adanya upaya dari pihak-pihak yang saat ini berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya.
"Kami kecewa kepada orang-orang yang diberi amanah oleh rakyat tetapi tidak sepenuhnya bertanggung jawab, entah menggunakan alasan kepentingan dalam bentuk apapun," ujar Naufal Dava Gradysa, Ketua BEM UIN Malang, Rabu (6/12/2023).
Terlebih pada saat sekarang ini, lanjut Dava, sapaan akrabnya, di tahun politik di mana semakin banyak pihak-pihak yang berusaha mempertahankan serta melanggengkan kekuasaannya.
"Contohnya terkait permasalahan yang terjadi dalam pekan terakhir ini, yakni Putusan MK Nomor 90 beserta fenomena MKMK yang menjerat beberapa hakim konstitusi," lanjutnya.
Terkait pelanggaran berat kode etik Hakim Konstitusi yang menjerat beberapa hakim khususnya Ketua MK Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya, mahasiswa sangat menyayangkan dengan kejadian tersebut karena telah menabrak prinsip yang krusial dan wajib dipatuhi oleh para hakim konstitusi.
"Pelanggaran tersebut cukup mengacaukan kepercayaan rakyat terhadap keadilan di negeri ini," pungkasnya.
Mahasiswa Kendari tolak politik dinasti
Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat (AMARA) menggelar Mimbar Demokrasi di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Kendari, Selasa (5/12/2023).
Koordinator aksi, Ardianto mengatakan tujuan kegiatan tersebut menolak politik dinasti dan pelanggaran HAM.
Menurut Ardianto, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.90/PUU-XXI Tahun 2023 terkait batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden penuh dengan kepentingan elite.
Apalagi, melalui keputusan tersebut, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden.
"Yang sangat kita miriskan dengan kejadian kemarin putusan MK. Kami menduga ada sebuah settingan oleh MK sehingga sengaja dibukakan gerbang sebesar-besarnya agar bisa mendaftar," ujarnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.