YouTuber Hingga Content Creator Berpeluang Jadi Moderator Debat Capres Cawapres
Di satu sisi KPU masih membuka kesempatan jika ada nama-nama yang hendak diusulkan dari masing-masing dari pasangan capres dan cawapres untuk menjadi
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan yang berpotensi menjadi moderator debat capres cawapres Pilpres 2024 mendatang adalah orang yang familiar tampil di depan kamera.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari juga menambahkan tak menutup kemungkinan moderator berasal dari kalangan YouTuber dan content creator.
“Ya ada kemungkinan, tapi intinya kan karena ini yang akan menyiarkan televisi, kira-kira friendly dan familiar lah dengan kamera televisi," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Namun begitu, ia menekankan moderator tersebut harus menguasai isu yang dibahas dalam debat.
KPU sudah mengantongi sejumlah nama. Meski belum dibeberkan, Hasyim menegaskan bakal ada dua moderator yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.
Di satu sisi KPU masih membuka kesempatan jika ada nama-nama yang hendak diusulkan dari masing-masing dari pasangan capres dan cawapres untuk menjadi moderator.
“Maksimal disampaikan ke KPU maksimal besok hari Jumat tanggal 8 Desember 2023,” tuturnya.
KPU RI sebelumnya telah menetapkan jadwal debat capres cawapres yang bakal digelar sebanyak lima kali di Jakarta, yakni pada 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2023, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.
Adapun debat pertama dan terakhir bakal diselenggarakan di kantor KPU, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Usai rapat bersama tim sukses pasangan calon pada hari ini, KPU RI juga telah menetapkan lima tema debat capres cawapres Pilpres 2024.
Baca juga: 4 Tempat yang Sering Dikunjungi Capres dan Cawapres Saat Kampanye Pilpres, Ini Datanya
Kelima tema tersebut yakni:
1. Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.
2. Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital, Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN/APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.
3. Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik.
4. Pembangunan Berkelanjutan, SDA, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria Masyarakat Adat dan desa.
5. Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, SDM, dan Inklusi.
