TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program hilirisasi terus digaungkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai upaya meningkatkan nilai tambah yang akhirnya meningkatkan penerimaan negara dan membuka lapangan kerja.

Namun, program hilirisasi yang dilakukan Jokowi dikhawatirkan kubu Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN) gagal seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Wakil Kapten Timnas AMIN, Thomas Lembong, menyebut kebijakan hilirisasi memiliki sejarah yang suram di Indonesia.

Ia pun mengungkit hilirisasi dalam industri kayu lapis saat orde baru (orba).

Baca juga: Tim Prabowo-Gibran Soal Hilirisasi: Terbukti Ada Nilai Tambah

"Sekali lagi saya mau menekankan kebijakan hilirisasi itu punya sejarah yang suram. Mulai dari industri kayu lapis di era orde baru yang menyebabkan begitu banyak defertilisasi," kata kata Thomas saat menjadi pembicara dalam CSIS di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Ia juga mengungkit kegagalan hilirisasi juga pernah terjadi di era kepemimpinan Presiden SBY.

Saat itu, hilirisasi sektor karet yang digaungkan justru gagal total.

"Dulu di zaman Pak SBY hilirisasi di sektor karet yang berujung kepada memiskinkan petani karet. Investasi belebihan di pabrik pengolahan karet, over capacity akhirnya mereka tekan harga beli ke petani dan juga banyak pabrik pengolahan karet yang bangkrut," katanya.

Oleh sebab itu, Thomas mengatakan kegagalan hilirisasi bisa saja terulang di pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi, jika pemerintah tidak melibatkan konsulitasi publik.

"Kita tampaknya mau mengulang hal yang sama. Itulah yang terjadi kalau tidak ada konsultasi publik, itulah yang terjadi kalau tidak ada teknokratis. Jadi secara fundamental kami tim Anies-Muhaimin ingin mengembalikan proses pembuatan kebijakan ke proses teknokrasi, ke proses yang lebih transparan, ke proses yang konsultatif dan kolaboratif," tukasnya.

Thomas menilai kebijakan hilirisasi saat ini tidak berorientasi kepada pasar atau tidak market oriented.

"Dan tidak ramah kepada pasar," ujar Thomas.

Kemudian, kebijakan hilirisasi dilihat hanya berfokus kepada sektor nikel khususnya sektor baterai.

Menurut Thomas, kebijakan pemerintah terlalu sempit. Padahal, ada sektor lain yang bisa dijadikan fokus pemerintah.