Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Fenomena Politik Dinasti, Sistem Demokrasi di Indonesia Dinilai Sedang Tidak Baik

Sistem demokrasi di Indonesia saat ini dinilai sedang tidak baik-baik saja setelah maraknya perbincangan mengenai politik dinasti.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Fenomena Politik Dinasti, Sistem Demokrasi di Indonesia Dinilai Sedang Tidak Baik
TRIBUNNEWS/
ILUSSTRASI Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Selamatkan Demokrasi menggelar mimbar demokrasi di halaman Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12/2023). Mimbar bebas tersebut merupakan gerakan melawan Degradasi Demokrasiyang merusak moralitas bangsa yang terjadi saat ini seperti penggunaan kekuasaan dalam membangun politik dinasti. Mahasiswa juga menolak pelanggaran HAM yang hingga saat ini masih banyak kasus yang belum terselesaikan. TRIBUNNEWS/HO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sistem demokrasi di Indonesia saat ini dinilai sedang tidak baik-baik saja setelah maraknya perbincangan mengenai politik dinasti.

Dalam rangka mengulik dan mengkritisi fenomena politik dinasti di Indonesia, Merintis Indonesia berkolaborasi dengan BEM FISIP Undip mengadakan Talkshow yang bertemakan “Pemilu 2024: Negara Demokrasi di Lingkaran Politik Dinasti” di Ruang Teater, Gedung C, Kampus FISIP Undip.

Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 150 mahasiswa yang berasal dari Universitas Diponegoro dan perguruan tinggi lainnya di Kota Semarang.

Mahasiswa yang hadir cukup antusias dalam mengikuti forum diskusi yang membahas mengenai kondisi demokrasi negara ini yang sedang menuju fase kritis sebagaimana diungkapkan Dosen FISIP Undip, Aji Imawan.

“Melihat fenomena sosial politik saat ini, sistem pemilu dan demokrasi bangsa Indonesia mendapat ‘lampu kuning’ atau pertanda sedang tidak baik-baik saja," ujar Aji dikutip, Minggu (10/12/2023).

Di tempat yang sama, Ketua BEM FISIP UB, Satria Naufal juga menyoroti adanya politik dinasti di negara ini. 

“Fenomena politik dinasti perlu dilihat dari berbagai aspek (helicopter view), seperti penyebab, dampak, hingga aturan didalamnya,” tuturnya.

BERITA REKOMENDASI

“Apabila dirasa politik dinasti hal yang tidak wajar maka jangan diwajarkan seperti yang terjadi saat ini. Harus ada kesetaraan akses bagi seluruh warga negara sehingga bukan hanya segelintir pihak yang memiliki privillege tertentu,” tambah Satria.

Ketua BEM FISIP Undip, Yazid Suhada menambahkan, pesatnya perkembangan media sosial yang dijadikan komoditas untuk menguntungkan sekaligus merugikan pihak tertentu.

“Maraknya isu-isu yang berkembang di media sosial merupakan produk buzzer yang suka pelintir sana sini. Disisi lain, narasi-narasi yang ada kerap mengunggulkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain sehingga mengikis rasionalitas pemilih,” tutur Yazid.

Disisi lain, fenomena sosial politik hari ini tidak terlepas dari adanya komodifikasi suara pemuda yang menjadi preseden buruk bagi kontestasi Pemilu 2024. 

Seyogyanya para kandidat tidak elok jika berbicara gagasan yang mengatasnamakan generasi muda, sebab belum tentu pemuda merasa terwakili atas gagasan dari para kandidat.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Ketua BEM Fisip UB, Satria Naufal dalam closing statementnya.

“Jangan sampai suara pemuda dihargai murah hanya untuk kepentingan politik. Pemuda harus skeptis dalam menjelajah gagasan seluruh kandidat sehingga tidak terjebak dalam belenggu komodifikasi pemuda,” tutur Satria.

Kronologi isu politik dinasti

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas