TRIBUNNEWS.COM - Sikap Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menjadi perhatian dalam Debat Capres di Kantor KPU RI, Selasa (12/12/2023).

Sesekali, Prabowo memperagakan jogetannya setelah memberikan tanggapan atas pertanyaan capres lain.

Beberapa kesempatan, Prabowo juga terlihat emosional ketika menjawab pertanyaan.

Namun di sisi lain, Prabowo dinilai sudah mempersiapkan diri atas isu hukum dan HAM yamg ditujukan kepadanya.

Baca juga: Ketua KPK Nawawi Pomolango Singgung Debat Capres Semalam Seperti Debat Kusir

Demikian dikatakan oleh Koordinator Umum Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) Moch Edward Trias Pahlevi.

"Untuk isu HAM, Prabowo semacam sudah terbiasa dengan isu tersebut. Jadi cara mengembalikannya sudah lebih berpengalaman. Akan tetapi secara retorika mungkin terlalu emosi," terangnya, Rabu (13/12/2023).

Menurutnya, emosi Prabowo juga ditangkap publik yang kemudian ramai di media sosial.

Begitu juga soal pelanggaran etik pada Putusan MK yang dinilai memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres Prabowo.

"Karena itu kemarin yang membuat serangan-serangan di media sosial bahwa Prabowo terlalu emosional ketika menanggapi itu, tapi secara substansi saya rasa mungkin sudah persiapan untuk merespons isu HAM dan orang dalam," tambahnya.

Kendati demikian, Edward menilai jawaban para capres masih general dan belum memuat detail pembeda.

"Kalau saya lihat semalam isunya sangat general. Semua akan mengungkapkan hal-hal normatif," tegasnya.

Di sisi lain, Ganjar Pranowo juga disorot karena dinilai belum memunculkan diferensiasi sebagaimana dua capres lain.

"Ganjar ini bisa saya katakan kehilangan sebuah panggung karena Prabowo mengusung visi keberlanjutan sedangkan Anies mengusung perubahan."

"Ganjar ini bingung mau mengusung apa. Jadi pembedanya tidak jelas. Ini yang membuat dari sisi performa, Ganjar tidak segemilang Prabowo dan Anies," paparnya.

Janji 3 Capres

Ketiga calon presiden (capres) 2024 telah beradu gagasan dalam debat perdana, Selasa (12/12/2023). 

Dalam debat tersebut ketiganya yakni capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saling memaparkan sejumlah janji atau gagasan untuk Indonesia ke depan. 

Debat pertama mengusung tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

Debat dibagi menjadi 6 segmen dengan total waktu 150 menit. 

Segmen pertama, ketiga kandidat capres menyampaikan visi dan misi. 

Baca juga: Persoalan Pupuk Disinggung Prabowo dan Ganjar Saat Debat, Jokowi Bilang Saat Ini Tak Ada Masalah

Berikut janji 3 capres di bidang penegakan hukum dan solusi untuk korupsi yang dipaparkan dalam debat perdana: 

1. Anies Baswedan 

Dalam pemaparan visi dan misinya, Anies Baswedan bertekad membuat hukum berdiri tegak di Tanah Air.

Saat ini, Anies menilai hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Anies menilai, penyelenggara pemerintahan saat ini belum menempatkan prinsip-prinsip hukum yang baik.

Banyak aturan hukum dilanggar demi kepentingan kekuasaan.

Anies pun menegaskan negara harus diatur oleh hukum, bukan penguasa.

"Kita menyaksikan pada hari ini, ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip hukum yang kita pegang," ucap Anies dalam debat perdana di halaman kantor KPU RI, Selasa (12/12/2023) malam. 

Anies pun berjanji akan mendedikasikan diri untuk menegakkan hukum yang adil pada siapa saja. 

Sementara itu solusi bagi pemberantasan korupsi, ia mengatakan, ada empat cara yang mesti dilakukan. 

"Koruptor dijerakan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan, satu," kata Anies. 

Anies juga mengatakan, Undang-undang KPK harus direvisi.

"Kedua, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali," sambung Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, juga ingin pemberantasan korupsi melibatkan masyarakat secara luas, bukan hanya aparat penegak hukum.

"Ketiga, memberikan imbalan atau reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat dan itu dibolehkan oleh Undang-undang."

"Dengan begitu, bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi," jelasnya.

Anies juga mengatakan, standar etika untuk pimpinan KPK harus tinggi.

2. Prabowo Subianto 

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga bertekad untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya. 

Prabowo juga bertekad akan mempertaruhkan nyawa dan jiwanya untuk menegakkan hukum di Tanah Air. 

Sikap itu Prabowo contohkan saat ia masih aktif menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Sebagai seorang prajurit, menurutnya, ia selama ini telah berjuang untuk membela demokrasi, hukum hingga HAM. 

"kita sadar, sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela pancasila dan UUD 1945. Itulah perjuangan saya selama ini, dan saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela demokrasi hukum hingga HAM," kata Prabowo, Selasa malam. 

"Saya dan Gibran bertekad memperbaiki dan memberantas korupsi ke akar-akarnya," seru Prabowo disambut riuh tepuk tangan pendukung. 

Prabowo menjelaskan semua pihak harus terlibat dalam pemberantasan korupsi.

Menurut Prabowo, korupsi merupakan pengkhianatan terhadap bangsa.

Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu, mengatakan korupsi harus diberantas dengan memperkuat KPK dan instansi lainnya.

"Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa, harus diberantas sampai akar-akarnya, kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat kepolisian, kejaksaan."

"Perkuat Ombudsman semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat, BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ucap Prabowo.

3. Ganjar Pranowo 

Sementara itu Ganjar juga menyampaikan komitmennya untuk membasmi tuntas koruptor. 

Solusi penegakan hukum untuk menjerakan para koruptor, menurut Ganjar, mereka harus dimiskinkan

Ganjar bertekad akan merampungkan pembentukan UU Perampasan Aset.

Selain itu, Ganjar juga ingin koruptor ditahan di Lapas Nusakambangan.

Pulau Nusakambangan terkenal sebagai penjara yang menampung penjahat kelas kakap di Indonesia.

"Maka kalau saya mulai dari sini  yang dilakukan adalah pemiskinan, perampasan aset "Maka segera kita bereskan UU Perampasan Aset dan para pejabat yang korupsi bahwa ke Nusakambangan agar bisa punya efek jera ini tidak main-main," kata Ganjar. 

Selain itu, kata Ganjar bukan hanya dari sisi pemberantasan yang ditekankan. 

Dari aspek pencegahan, yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin dengan mengajarkan hidup sederhana.

Bagaimana integritas itu, kata Ganjar, dibangun untuk para pejabat.

"Mesti kita tunjukkan dengan teladan dari seorang pemimpin dan pemimpin tidak boleh ragu," kata Ganjar. 

(Tribunnews.com/Chrysnha/Milani Resti/Suci Bangun DS)