Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku tidak puas dengan jawaban capres nomor urut 2, Prabowo Subianto terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Enggak (puas). Wong saya enggak mendapatkan jawaban," kata Ganjar saat wawancara eksklusif di kediamannya, Jalan Taman Patra Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2023).

Ganjar mengatakan, dirinya meminta komitmen Prabowo terkait pelanggaran HAM berat masa lalu untuk bisa diselesaikan.

Menurutnya, hal tersebut penting agar siapapun kandidat yang ikut Pemilu berikutnya tidak dikaitkan dengan kasus HAM lagi.

"Kan tugas kita menyelesaikan. Menyelesaikan itu ada yang suka, ada yang tidak, tapi mesti diselesaikan," ujar Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan, dirinya mengajukan pertanyaan itu bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu.

"Nah sekarang karena tidak ada (jawaban), dikira itu tendensius, tidak," ungkap Ganjar.

Karenanya, Ganjar berharap Prabowo bisa menjawab pertanyaannya mengenai kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Tapi karena tidak menjawab, it's oke. Ini akan keluar terus karena tidak pernah ada keputusan," tegasnya.

Adapun dalam debat perdana capres, Ganjar sempat bertanya ke Prabowo mengenai komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu jika terpilih di Pilpres 2024.

Ganjar mengatakan, terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat mulai dari peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari 1989 hingga peristiwa Wamena 2003.

Dia menjelaskan, tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi untuk presiden, yakni membentuk pengadilan HAM ad hoc.

Kemudian, menemukan 13 korban penghilangan paksa, memberikan kompensasi dan pemulihan, dan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.