Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

NETFID : Debat Perdana Hukum dan HAM Tidak Komprehensif

Bukan mengenai acara, kritik mencuat perihal tanggapan paslon tentang tema yang diangkat dalam debat capres

Tribun X Baca tanpa iklan
zoom-in NETFID : Debat Perdana Hukum dan HAM Tidak Komprehensif
KPU/TVRI
Prabowo Subianto memasang kuda-kuda silat setelah menanggapi pernyataan Anies Baswedan terkait demokrasi di Indonesia pada debat pertama capres semalam, Selasa (12/12/2023). 

”Pertanyaan saya cuma pengadilan HAM dan membantu keluarga menemukan para korban penghilangan paksa. Dua ini sama-sama tidak dijawab. Kalau saya jadi Presiden, saya akan bereskan masalah ini agar dalam kontestasi berikutnya tidak muncul lagi,” kata Ganjar.

Janji 3 Capres

Ketiga calon presiden (capres) 2024 telah beradu gagasan dalam debat perdana, Selasa (12/12/2023). 

Dalam debat tersebut ketiganya yakni capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saling memaparkan sejumlah janji atau gagasan untuk Indonesia ke depan. 

Debat pertama mengusung tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

Debat dibagi menjadi 6 segmen dengan total waktu 150 menit. 

Segmen pertama, ketiga kandidat capres menyampaikan visi dan misi. 

Baca juga: Persoalan Pupuk Disinggung Prabowo dan Ganjar Saat Debat, Jokowi Bilang Saat Ini Tak Ada Masalah

Rekomendasi Untuk Anda

Berikut janji 3 capres di bidang penegakan hukum dan solusi untuk korupsi yang dipaparkan dalam debat perdana

1. Anies Baswedan 

Dalam pemaparan visi dan misinya, Anies Baswedan bertekad membuat hukum berdiri tegak di Tanah Air.

Saat ini, Anies menilai hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Anies menilai, penyelenggara pemerintahan saat ini belum menempatkan prinsip-prinsip hukum yang baik.

Banyak aturan hukum dilanggar demi kepentingan kekuasaan.

Anies pun menegaskan negara harus diatur oleh hukum, bukan penguasa.

"Kita menyaksikan pada hari ini, ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip hukum yang kita pegang," ucap Anies dalam debat perdana di halaman kantor KPU RI, Selasa (12/12/2023) malam. 

Halaman 2/4
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Atas