TRIBUNNEWS.COM, SRAGEN - SW, kepala dusun di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah secara terang-terangan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dukungan terhadap Prabowo-Gibran ditunjukkan SW saat menghadiri koordinasi dan konsolidasi Kordes Tani Merdeka, Kabupaten Sragen, Kamis (14/12/2023). 

Kordes Tani Merdeka tersebut diselenggarakan di sebuah rumah makan, Kecamatan Sragen. 

Baca juga: Ribuan Kader hingga Caleg Gerindra Padati JIExpo, Prabowo Bakal Pimpin Langsung Rakornas Partai

Acara tersebut dihadiri Ketum DPP Tani Merdeka, Don Marzuki dan puluhan anggota Tani Merdeka. 

Tidak mau mundur

SW menegaskan tidak akan mengundurkan diri walau mendukung Prabowo-Gibran.

Alasan SW tidak ingin mundur sebagai kepala dusun karena ia merasa ada diskrimasi politik terhadap jabatannya.

Pasalnya, menurutnya seorang bupati atau wali kota saja bisa menjadi pengurus bahkan ketua partai politik.

Sementara, perangkat atau kepala desa yang hendak maju sebagai Caleg harus mundur dari jabatannya.

"Sebetulnya dalam deklarasi itu ada pesan yang saya sampaikan, sampai dengan saat ini masih ada diskriminasi politik terhadap profesi kami," kata Setyo Widodo kepada TribunSolo.com.

"Katakanlah Bupati/Wali Kota ini bisa menjadi pengurus partai, bahkan bisa menjadi ketua partai, sedangkan perangkat desa untuk Nyaleg saja dia harus mengundurkan diri, jadi diskriminasi itu sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan," tambahnya.

Ia pun menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya, selama masih ada diskriminasi tersebut.

 "Betul (selama diskriminasi tidak dihilangkan akan bertahan). Saya menjadi Ketua Tani Merdeka ini kan sekali lagi seperti yang disampaikan ketua umum, ini kan organisasi sosial, sikap dari organisasi sosial kami berpihak kepada Pembina Utama kami, Pak Prabowo," jelasnya.

Baca juga: Agenda Capres Jumat 15 Desember: Anies Diskusi Disabilitas, Prabowo Rakornas, Ganjar Temui Relawan

Menurutnya tidak ada unsur paksaan kepada anggota Tani Merdeka memenangkan Prabowo-Gibran.

"Dan teman-teman sepakat semua, tidak ada paksaan, tidak ada unsur apapun," pungkasnya.

Adapun perangkat desa netral dalam kontestasi Pemilu 2024. 

Netralitas perangkat desa itu diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Khususnya, pasal 51 ayat (j), berikut isinya :

Perangkat Desa dilarang : ...

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah

Penulis: Septiana Ayu Lestari

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Alasan SW Enggan Mundur dari Kadus di Sragen usai Dukung Prabowo - Gibran