TRIBUNNEWS.COM - Berbagai gagasan dan terobosan diusung masing-maisng pasangan calon (paslon) dalam kampanye Pilpres 2024.

Sejumlah sektor pun diincar, mulai dari sektor kesehatan, sektor pendidikan hingga sektor hukum.

Tak hanya itu, teknologi juga menjadi bab baru untuk dikolaborasikan dengan sektor lainnya.

Seperti yang digagas oleh Paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ganjar-Mahfud berkomitmen mempercepat digitalisasi di seluruh Indonesia, jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres tahun depan.

Baca juga: Jubir Anies Minta Ruhut Sitompul Buktikan TGUPP Pakai Jalur Ordal

Menurut Ganjar-Mahfud, digitalisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi di semua instansi pemerintah, baik Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Senada dengan komitmen Ganjar-Mahfud, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengakui, korupsi masih menjadi salah satu tantangan terbesar bangsa saat ini, selain kolusi dan nepostisme, dan tantangan tersebut harus terus diperangi bersama.

Satu di antara banyak cara memerangi korupsi adalah dengan melakukan digitalisasi birokrasi.

“Digitalisasi jadi target reformasi birokrasi kami, sehingga demikian jika digitalisasi ini jalan, akan ada banyak hal yang bisa kita kerjakan terkait pencegahan korupsi,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sebagai Capres yang pernah menjadi kepala daerah selama 10 tahun di Jawa Tengah, Ganjar menyadari betul manfaat digitalisasi dalam layanan pemerintahan.

Karena itu, ia dan Mahfud bertekat akan mempercepat proses digitalisasi di seluruh daerah di Indonesia.

Target dari program digitalisasi adalah pengadaan barang dan jasa.

Pengalaman Ganjar waktu menjabat Gubernur Jawa Tengah menunjukkan, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog sangat efektif mencegah terjadinya korupsi.

Hal tersebut dikarenakan penggunaan anggaran lebih transparan, terbuka, dan terukur.