Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan alasan partainya belum juga memutuskan arah dukungan pada Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkannya saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023). 

Awalnya, Said Iqbal mengungkapkan ada dua opsi arah Partai Buruh di Pilpres 2024, yang akan diputuskan di dalam rapat presidium Partai Buruh. 

Opsi pertama, Partai Buruh tidak akan mencalonkan, mendukung atau memilih capres manapun.

"Ada beberapa alasan mengapa pada putaran pertama tidak mencalonkan. Yaitu, tidak ada satu pun capres-cawapres melakukan kontrak politik dengan Partai Buruh. Kami, haram hukumnya berkoalisi dengan partai yang mengesahkan UU Omnibus Law," kata Said Iqbal.

Baca juga: Partai Buruh: Upah Layak hingga Penghapusan Outsourcing Masih Jadi Tuntutan Rakyat ke Pemerintah

Sebab itu, karena seluruh parpol koalisi pendukung paslon baik nomor 1, 2 dan 3, dianggap terlibat pengesahan UU Omnibuslaw Cipta Kerja, maka langkah politik Partai Buruh tidak berkoalisi dengan parpol pengusung kandidat pilpres 2024.

Namun, yang akan dilakukan Partai Buruh adalah mendukung capres-cawapres secara personal bukan dengan koalisi dengan parpol. 

Masalahnya, hingga saat ini tidak ada capres yang bersedia melakukan kontrak politik dengan Partai Buruh.

“Jadi, agak berat bagi kami memutuskan siapa capres dan cawapres di putaran pertama ini, karena keberpihakannya kepada Partai Buruh, tidak ada. Bisa dibuktikan dengan tidak adanya satu pun dukungan terhadap perjuangan upah kaum buruh," ucap dia.

Sementara itu, kata Said Iqbal, seluruh paslon di Pilpres 2024, ketika diundang oleh pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) maupun Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), mereka berbondong-bondong datang.

Tetapi, ketika Partai Buruh menggundang para capres dan cawapres itu tidak ada satupun bersedia untuk hadir. 

Menurut Saiq Iqbal hal itu menunjukkan, keberpihakan kepada pemilik modal.

Padahal, katanya, jumlah buruh menurut survei nasional Badan Pusat Statistik (BPS) itu sebesar 57 juta jiwa. 

“Kalau ada yang didukung Partai Buruh pasti akan memberikan kemenangan lebih,” katanya.

Sehingga, lanjut Saiq Iqbal, muncul opsi kedua dengan memberikan dukungan kepada paslon Pilpres 2024 di putaran kedua. 

“Mudah-mudahan di survei kedua ini, kami berkeyakinan angkanya 4,2 persen. Partai Buruh lolos di Parliamentary Threshold, kita akan umumkan segera. Survei internal oleh lembaga independent, 4,2 persen," pungkasnya.