Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengungkap Indonesia saat ini punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61 persen untuk Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal ini disampaikan Gibran dalam debat kedua Pilpres 2024 yang menjadi panggung bagi setiap cawapres beradu gagasan, di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

"Kita genjot terus ekonomi kreatif dan UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61 persen untuk PDB kita. Jika empat langkah tadi bisa kita penuhi, Insyallah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan," kata Gibran.

Benarkah pernyataan Gibran soal UMKM ini?

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada Maret 2021, UMKM di Indonesia berjumlah 64,2 juta unit dan menyumbang lebih dari 61 persen terhadap PDB atau gross domestic product (GDP) dengan nilai mencapai Rp8,57 triliun.

Baca juga: Gibran Yakin Indonesia Bakal Jadi Raja Energi Hijau Dunia, Ini Langkahnya

Sementara pada data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2019, jumlah UMKM sebanyak 65,4 juta unit yang dapat menyerap 123,3 ribu tenaga kerja.

Hal ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi UMKM amat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia.

Dari jumlah UMKM ini, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebesar 60,5 persen. Sehingga UMKM dinilai sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi ekonomi Indonesia.

Kemudian berdasarkan data dari Kemenkop UKM, pertumbuhan Kredit usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp178 triliun atau kurang lebih 16,25 persen pada tahun 2020, dan sebesar Rp92,6 triliun atau kurang lebih 8,16 persen pada tahun 2021.

Hal tersebut membuktikan bahwa para pelaku UMKM sangat membutuhkan suntikan dana dalam mengembangkan usahanya.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo), Cekfakta.com bersama 18 media dan 6 panel ahli di Indonesia.

Keenam panel ahli tersebut diantaranya, Putu Sukma Kurniawan dari Universitas Pendidikan Ganesha; Alexander Michael Tjahjadi dari Think Policy Indonesia; Neni Susilawati dari Universitas Indonesia; Krisna Gupta dari CIPS; Zuhairan Yunmi Yunan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; dan Dwiyanti Kusumaningrum dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).