TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia agar jangan membiarkan kekayaan hanya beredar di antara orang-orang kaya.

Hal itu, disampaikan Mahfud MD saat menyampaikan pernyataan pembuka dalam debat Cawapres Pemilu 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Jumat (22/12/2023) malam.

Mahfud menyampaikan imbauan tersebut sambil mengutip ayat Al-Quran surat al-Hasyr ayat 7 dan Pasal 33 UUD.

Surat al-Hasyr ayat 7 menyebutkan: “Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Sedangkan Pasal 33 UUD 1945 mengatakan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

Dalam pernyataan pembuka selama 4 menit, Mahfud mengungkit soal pentingnya melawan dan memberantas korupsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut dia, beberapa pihak mempertanyakan target pasangan calon (Paslon) capres cawapres nomor urut 3 terkait pertumbuhan ekonomi mencapai angka 7 persen.

"Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam 1 tahun, karena dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai 7 persen, dulu hanya dicapai pada tahun 1989-1991," kata Mahfud.

Hal itu, kemudian ditanyakan Mahfud kepada beberapa ahli ekononomi, yang kemudian menyampaikan bahwa Indonesia tidak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen karena kebodohan membiarkan korupsi yang merajalela.

Padahal, lanjut Mahfud, Indonesia punya sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang hebat untuk bisa membuat pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen.

"Ternyata masalahnya karena korupsi dan in-efisiensi sektor sektor pertumbuhan ekonomi, konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor dan investasi," ungkap Mahfud.

Dia menjelaskan, pernyataan para ahli ekonomi tersebut memang benar terjadi, karena berdasarkan hasil kajian lembaga transparansi internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

"Korupsi juga terjadi di tanah dan pertambangan, ada korupsi di kelautan, ada juga korupsi di industri penerbangan," ujarnya.

Mahfud mengungkapkan, ada yang menyampaikan bahwa kalau dia terpilih sebagai wapres, banyak pegusaha yang ketakutan karena takut ditangkap.

"Saya tanya ke kalangan pengusaha apa betul kalian takut sama saya, takut ditangkap kalau saya jadi wapres? Jawabannya tidak pak. Justru kami perlu seorang penegak hukum seperti bapak, karena saat kami mau investasi diperas, mau berusaha ini diperas, lalu kalau bayar padahal diperas kami juga ditangkap katanya menyuap," tuturnya.

Baca juga: Jawab Mahfud MD, Cak Imin Sebut Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Bisa Jadi Hanya Omong Kosong

Terkait dengan itu, Mahfud dengan tegas menyampaikan Indonesia harus melawan korupsi karena hal itu juga berpengaruh pada sektor ekonomi.

"Pinjam istilah anak muda, hai koruptor, ku tabrak kau, mundur kau wir, korupsi setop dah," kata Mahfud.