TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo memberikan pandangannya terhadap pengungsi Rohingya yang hendak memasuki wilayah Indonesia.

Keberadaan pengungsi Rohingya tersebut menjadi sorotan setelah warga di sejumlah daerah seperti Aceh menolak menerima kehadiran mereka.

Para pengungsi Rohingya berdatangan ke Indonesia buntut konflik di negara asal mereka, Myanmar.

Dalam mengatasi gelombang pengungsi Rohingya ke Indonesia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun telah memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD untuk menangani masalah tersebut bersama pemerintah daerah dan Badan PBB UNHCR.

Sebetulnya sudah ada ratusan orang Rohingya yang ditampung di Indonesia.

Namun belakangan sejumlah warga menolak keberadaan mereka dan tak mau lagi menerima pengungsi Rohingya yang datang.

Baca juga: Datang ke Aceh, Prabowo Soroti Maraknya Pengungsi Rohingya: Banyak Rakyat Kita Masih Hidup Susah

Alasannya karena warga Rohingya yang sebelumnya sempat ditampung di Indonesia kerap berbuat onar dan tidak tertib akan peraturan yang ada.

Lalu bagaimana sikap 3 Capres menyikapi pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia?

Anies Baswedan Sebut Harus Siapkan Tempat Seperti Pulau Galang

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan sempat mengungkapkan pandangan dan gagasannya soal permasalahan pengungsi Rohingya.

Ketika ditanya persoalan tersebut, Anies Baswedan sempat menyinggung Pulau Galang yang pernah dijadikan tempat mengungsi warga Vietnam pada saat terjadi perang saudara 1980 silam.

Baca juga: Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak Pengungsi Rohingya, JRS Sebut Warga Terpecah karena Hoaks

"Pengalaman dulu Indonesia ketika memiliki pulau Galang, di tempat itulah manusia-manusia perahu dari Vietnam ditampung," kata Anies di Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023) dilansir dari kompas.com.

Anies pun mengaku dirinya pernah memiliki pengalaman menampung pengungsi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ia menampung banyak pengungsi dari Afganistan sebagai peran ikut serta menjaga perdamaian dunia.

"Sebagai warga dunia, kita ambil tanggungjawab. Ketika ada orang datang ke tanah kita, maka kita melakukan aktivitas kemanusiaan, karena mereka ada sesama manusia yang kita ada tanggungjawab," ucap dia.

Namun ketika pengungsi Afganistan ini berbaur dengan masyarakat sekitar, terjadi konflik horizontal.

Karena itu, dia menginginkan kedepan ada tempat permanen layaknya Pulau Galang yang dibuka khusus untuk pengungsi Vietnam puluhan tahun lalu.

"Sekarang, nampaknya ke depan kita harus menyiapkan tempat yang semi permanen, kenapa? karena sepertinya peristiwa seperti ini kelihatannya akan terus berulang terjadi. Ketika berulang terjadi kita harus siap antisipasi, secara anggaran memungkinkan, hanya ada kemauan atau tidak," kata Anies.

"Kalau saya kita siapkan tempat khusus untuk itu sehingga mereka terlindungi tapi kita juga masyarakat tidak terganggu," tandasnya.

Sementara itu, calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan setuju masuknya pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia melalui Aceh harus dihentikan.

"Ya saya kira harus disetop dulu," kata Cak Imin di Binjai, Sumatera Utara, Jumat (8/12/2023).

Sebab, kata Cak Imin, kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh menimbulkan ketidakstabilan.

"Semuanya pendatang dari Rohingya membawa ketidakstabilan di sana," ujar Ketua Umum DPP PKB itu.

Lebih lanjut, Cak Imin menilai ketenangan warga Aceh juga perlu diperhatikan pemerintah.

Itu dapat dilakukan dengan menyetop sementara kedatangan pengungsi Rohingya.

"Untuk sementara harus kita setop, supaya masyarakat Aceh tenang daripada terjadi konflik, kita prioritaskan warga kita," ujar Cak Imin.

Probowo Utamakan Bangsa Sendiri Saat Bicara Pengungsi Rohingya

Pada kesempatan berbeda, Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan masalah pengungsi rohingya merupakan masalah dunia yang juga dialami sejumlah negara.

Menurutnya, Indonesia harus mengambil sikap dan pendekatan yang integralistik menyikapi persoalan tersebut.

"Kita koordinasi dengan badan-badan internasional. Dengan PBB dan sebagainya. Tapi tentunya kita harus mengutamakan kepentingan rakyat kita snediri dan kepentingan nasional kita," kata Prabowo selepas menghadiri acara silaturahmi ulama dan tokoh masyarakat se-Aceh di Hotel Hermes, Ulee Kareng, Banda Aceh, Selasa (26/12/2023).

Ia pun mengungkit bahwasanya masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan dalam hidup.

Karena itu, tidak bisa serta merta bisa langsung menerima pengungsi Rohingya.

"Masih banyak rakyat kita yang hidupnya masih susah. Jadi tidak begitu fair kalau kita harus menerima semua pengungsi itu menjadi beban kita," katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menambahkan pihaknya juga memiliki rencana untuk mengatasi masalah terus berdatangnya pengungsi rohingya.
Khususnya, penyelesaian masalah dengan memperhatikan aspek kemanusiaan.

"Walaupun dari segi kemanusiaan kita juga punya rasa solidaritas ingin membantu dan sebagainya. Jadi ini perlu pendekatan yang integralistik, tapi sekali lagi di ujungnya kita harus menjaga kepentingan bangsa kita dan rakyat kita," katanya.

Ganjar Akan Ratifikasi Konvensi PBB 1951

Beda lagi dengan gagasan calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyikapi pengungsi Rohingya.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia harus secepatnya menindaklanjuti ratifikasi Konvensi PBB 1951 mengenai penanganan pengungsi luar negeri.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan, perlunya juga upaya assessment darurat hingga membangun komunikasi ke negara tetangga.

“Tapi kita belum ratifikasi, yang pertama adalah kita ratifikasi dulu, pilihan kedua adalah melakukan assesment darurat, dan pilihan ketiga adalah memberikan atau berkomunikasi dengan beberapa negara di ASEAN saja,” kata Ganjar di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023) malam.

“Untuk kemudian mereka bisa membantu karena mereka sudah meratifikasi. Ini bukan persoalan gampang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ganjar juga mengatakan, jika terpilih menjadi presiden, ia akan segera menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) agar segera melakukan komunikasi dengan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR).

“Sehingga kawan-kawan semuanya tidak akan tersalahkan soal itu. Apapun namanya kita harus menolong juga, tapi kepentingan nasional harus kita jaga,” ucapnya.

(Tribunnews.com/ umam/ igman/ibriza/ kompas.com)