"Argumentasi prioritas ini kurang valid. Bahkan masyarakat Kalimantan sendiri menyambut IKN karena memahami bahwa pembangunan IKN akan memicu aktivitas ekonomi yang semakin meningkat di sekitar kawasan tersebut," ungkapnya.

"Terjadi pergerakan barang dan jasa yang lebih besar, dan akan mendorong anggaran pusat yang lebih besar, sehingga membuat pemerintah-pemerintah daerah di sekitar IKN mampu meningkatkan fasilitas dan layanan publik yang lebih baik," kata Budiman Sudjatmiko.

Baca juga: Cak Imin Janji Langsung Jalankan Program Slepet Kalau Menang di Pilpres 2024

Sebelumnya, Calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkap alasannya dulu mendukung pembangunan IKN Nusantara namun kini berputar haluan.

Menurutnya, perubahan sikap itu setelah evaluasi, pihaknya yang menilai ada skala prioritas yang lebih utama dibandingkan dengan pembangunan IKN yang membutuhkan dana besar.

Hal itu ia katakan merespons pernyataan Gibran saat debat cawapres yang menyebut dirinya tidak konsisten terhadap proyek IKN.

Cak Imin pada 20 April 2022 lalu, sebagai Ketua Umum PKB adir dan turut potong tumpeng sebagai bentuk dukungan pembangunan IKN.

Cak Imin mengaku dirinya terpaksa ikut ceremoni tersebut. Selain karena menjadi koalisi pemerintah, ada harapannya banyak investor masuk untuk mendanai pembangunan IKN.

Namun setahun berlalu, dia menilai tidak ada investor yang tertarik menanamkan modal pada IKN Karena itu, pembangunan IKN harus dievaluasi.

"Loh iya (terpaksa) kita yang bikin tapi dengan asumsi. Ada konsultan mantan Perdana Menteri. ada konsultannya. Kira-kira jangan membebani APBN tapi sudah sekian lama nggak ada yang masuk. Kan wajar kita evaluasi evaluasi bagian dari perubahan," kata dia ditemui di Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).

Ia memaparkan, dulu konsultan mantan PM Inggris cukup menyakinkan bahwa akan ada investasi besar masuk ke IKN. "Tapi nggak ada yang masuk, apa kita teruskan. Nah itu kita evaluasi," jelasnya.

IKN Butuh Skala Prioritas

Cak Imin menegaskan, pembangunan IKN tidak masuk dalam skala prioritas ke depan.

Ada wilayah di Kalimantan seperti Banjarmasin maupun Balikpapan yang memerlukan perbaikan infrastruktur.

"Kurang air, jalannya rusak juga Pontianak. Sementara butuh penanganan yang dananya nggak seberapa dibanding IKN. maka yang kita ingin sampaikan adalah skala prioritas, skala prioritas nah artinya semua harus terus mengevaluasilah," jelas Cak Imin.

Karena itu pembangunan IKN harus dievaluasi dan tidak perlu dilanjutkan.

"Jadi karena itu ya biasa aja perahu-perubahan itu adalah bagian dari upaya kita. Yang salah kita luruskan. 4 poin, yang salah kita luruskan, yang baru kita bikin, yang salah tidak teruskan," kata ketua DPR ini.