TRIBUNNEWS.COM, SUKOHARJO - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan, alokasi pupuk bersubsidi perlu ditambah untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang menyebabkan harganya mahal.

Menurut Ganjar, penanambahan subsidi juga untuk meningkatkan produktivitas di tingkat petani dan menjaga produksi petani nasional.

"Satu subsidinya ditambah, alokasinya ditambah terus memudahkan cara akses tadi itu yang sekarang harus diperbaiki," ujar Ganjar usai acara Sedulur Tani Sukoharjo di Desa Karangwuni, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).

Selain itu untuk memastikan petani mendapatkan haknya, Ganjar memaparkan bahwa salah satunya dengan menggunakan Kartu Tani.

Ganjar menjelaskan, Kartu Tani adalah identitas penting yang harus dimiliki petani jika ingin mendapatkan bantuan dan terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi.

Oleh sebab itu, Ganjar berkomitmen untuk memperbaiki sistem pendataan petani dengan Satu Data Indonesia.

"Kartu Tani itu adalah data. Kartu Tani itu untuk mengidentifikasi profil petani. Lahannya berapa, apakah dia pemilik, apakah buruh tani itu data sebenarnya salah satunya untuk akses pupuk," jelas Ganjar.

"Inilah satu data petani Indonesia mesti kita perbaiki, kalau tidak ya selalu seperti ini kejar-kejaran terus," sambung Ganjar.

Untuk menegaskan itu, Ganjar bersama Cawapres Mahfud MD menggagas program KTP Sakti.

Baca juga: Prabowo Sentil Ganjar Terkait Kartu Tani yang Bikin Petani Jateng Sulit Dapat Pupuk Subsidi

Dengan program itu, kata Ganjar, rakyat yang berhak menerima bantuan nantinya akan lebih mudah terdata dan lebih tepat sasaran. Penyalurannya pun juga akan lebih cepat.

"Dengan identitas itu tinggal kita overlay datanya, sistemnya membaca, sehingga satu data Indonesia mesti dipraktikkan, nanti dipilah sesuai klaster yang ada," ucap Ganjar.

Keluhkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Lewat Kartu Tani

Petani mengeluhkan alokasi pupuk bersubsidi Kartu Tani yang jumlahnya terbatas sehingga petani terpaksa membeli pupuk mahal saat jatahnya habis.

Hal tersebut membuat petani mengalami kesulitan. Demikian diungkapkan petani dalam kegiatan forum warga mingguan musyawarah Reboan.

Wakil Sekjen Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) Azmi Majid mengatakan petani yang memiliki kartu tersebut membeli pupuk berdasarkan kuota pupuk bersubsidi yang dapat dibelinya.

“Jadi jika jatahnya sudah habis, terpaksa membeli yang non subsidi dengan harga yang mencapai empat kali lipat. Hal ini terjadi karena jumlah yang disubsidi tidak memadai,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu (1/11/2023).

Baca juga: Pupuk Indonesia Klaim Stok Pupuk Subsidi Aman, Jumlahnya 1,4 Juta Ton

Malah, menurut Azmi, petani berharap kartu tersebut sebaiknya dihapuskan karena menjadi menyusahkan petani.

“Kami yang petani harus membeli di toko yang yang telah ditentukan dan kadang jaraknya jauh dan ternyata setelah kesana stoknya kosong.”

Hal serupa terjadi di Sodonghilir Tasikmalaya, Jawa Barat, banyak petani yang mengeluhkan tidak optimalnya kartu tani.

Hal ini lantaran kartu tersebut tidak otomatis membuat pupuk bersubsidi mudah didapatkan. 

Kesulitan mendapatkan pupuk, mahalnya harga pupuk dan masalah status sawah menjadi kendala utama.

Menurut pengurus SKI Jawa Barat Solihin Nurodin ketentuan lainnya kartu tani yang menyulitkan adalah meski petani memiliki kartu tersebut, jika ia tidak mempunyai sawah maka petani tersebut tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Hal inilah yang perlu dibenahi, sehingga petani produktivitasnya menjadi optimal,” tutupnya. 

Dengan laporan reporter Reza Deni

(*)