Timnas AMIN Sebut Ada Sejumlah Kegiatan Anies Baswedan di Daerah Dicabut Izinnya
Timnas AMIN mengungkap enam kegiatan Anies yang dicabut izinnya sebelum dan saat masa kampanye.
Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Timnas AMIN mengungkap enam kegiatan Anies yang dicabut izinnya sebelum dan saat masa kampanye.
Hal ini diduga dilakukan oleh oknum pemerintah atau aparat penegak hukum (APH) setempat.
"Melarang atau mencabut izin beberapa kegiatan yang akan dihadiri capres Anies Baswedan. Sikap neo orba tersebut bahkan dilakukan beberapa kali di beberapa daerah di Indonesia," kata Ketua Tim Hukum Timnas AMIN Ari Yusuf Amir di Markas Pemenangan Timnas AMIN, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, (28/12/2023).
Dia mengatakan yang pertama, pencabutan izin acara terjadi saat silaturahmi akbar Anies dan Partai NasDem di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin, Aceh.
Kemudian yang kedua, Ari mengatakan pencabutan izin pemakaian Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi untuk acara senam yang bakal dihadiri Anies.
Baca juga: Kubu Anies-Muhaimin Merasa Tak Dapat Perlakuan Adil, Sebut Kubu Prabowo-Gibran Diperlakukan Istimewa
Ketiga, pencabutan izin penggunaan tempat untuk safari politik Anies di Pekanbaru, Riau.
Keempat, upaya pencabutan izin kegiatan Anies di Camis dan Tasikmalaya.
"Tetapi Pemda Ciamis tidak menggubris dan acara tetap berjalan," ucap Ari.
Kelima, yakni pencabutan izin penggunaan gedung Indonesia Menggugat di Bandung, hanya beberapa jam sebelum acara digelar.
Baca juga: Timnas AMIN Heran Indra Charismiadji Ditahan Saat Aktif jadi Tim Kampanye Anies-Imin
Keenam, pencabutan izin acara 'Desak Anies' di Arena Terbuka Taman Budaya, Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Acara akhirnya dipindahkan ke Amanah food court," ujar Ari.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva menyesalkan banyaknya pencabutan izin tersebut.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meminta pemerintah, aparat hingga penyelengara pemilu untuk bertindak adil dan jujur proses pemilu ini.
"Sekali lagi kami menyesalkan tindakan tadi daerah pihak daerah yang membatalkan atau mengubah, itu adalah bentuk tindakan yang menurut kami kurang sehat," kata Hamdan.
