Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, BOYOLALI - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengkritisi Bantuan Sosial (Bansos) yang dijadikan komoditas berbau politik.

"Sekarang Bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik. Dahulu ada yang menyampaikan Jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan," kata Ganjar di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

Ganjar menegaskan bahwa bantuan sosial memang telah diatur oleh pemerintah.

"Bansos itu disetujui oleh DPR setelah diusulkan pemerintah. Secara sektoral saya kira Kemensos yang sudah menyiapkan dan itu rutin," jelasanya.

Baca juga: Kunjungi Pasar Rakyat di Kebon Agung Boyolali, Ganjar Iba Ditawari Kangkung Seharga Rp 1.000

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu melanjutkan saat ini ada bantuan sosial tambahan.

Ia menilai karena memang kondisi di masyarakat membutuhkan respon pemerintah.

"Saya kira baik tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini saling klaim itu menjadi paling kuat," lanjutnya.

Kata Ganjar masyarakat harus paham bahwa bansos itu haknya sehingga tinggal penyalurannya saja yang diperbaiki.

Sebelumnya Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama Pemilu.

Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang.

"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos. Dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan pra sangka," kata Todung, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).

Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya itu.

Sebab, kata Todung, pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik.

"Tapi menurut saya dalam konteks pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai Pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini," ucap Todung.