Sejumlah Pakar Kritik Program Makan Gratis Rp400 T Prabowo-Gibran

Laporan wartawan Tribunnews, Ibrizs Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah mengkritik program makan gratis Rp400 triliun, yang merupakan salah satu program pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Trubus mengatakan, kalaupun Prabowo-Gibran terpilih pada 2024, program makan gratis tersebut hanya akan berjalan untuk jangka waktu yang pendek.

"Kalau saya melihatnyansih jangka pendek itu. Paling setahun, dua tahun," kata Trubus, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Senin (1/1/2024).

Trubus kemudian menuturkan, agar sumber dana terkait program tersebut dapat diperjelas.

Ia menekankan, jangan sampai program makan gratis tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sebab kalau jangka panjang, itu anggarannya dari mana, masalahnya di situ. Nanti ujung-ujungnya APBN juga yang dipakai. Jadi harus dijelaskan asal anggarannya dari mana," ucapnya.

"Mungkin setahun pertama dia bisa, nanti tahun kedua, ketiga berapa. Kalau jadi menang lho ya. Jadi harus ada kejelasan, roadmap-nya harus jelas. Jangan nanti ujung-ujungnya APBN yang digorok," kata Trubus.

Kritik terhadap program tersebut juga disampaikan oleh Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio. Ia menilai, pemberian makan gratis itu akan membuat masyarakat menjadi malas.

"Itu bikin orang malas, kasih makan, kata Agus, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (1/1/2024).

Menurut Agus, program makan gratis Prabowo-Gibran akan menjadi perhatian negara-negara lain.

"Jadi, nanti bisa kebayang bangsa ini di daerah-daerah setiap makan siang mau dikumpulin di mana, di lapangan?" Ucap Agus.

"Itu kan bagus di-shoot sama media-media asing lihat orang Indonesia kelaparan semua, dikasih makan negara. Kan enggak lucu. Enggak pada tempatnya lah," sambungnya.

Baca juga: Kapan Debat Capres 2024? Ini Jadwal Debat, Tema, hingga Persiapan Anies, Prabowo, dan Ganjar

Adapun Agus mengatakan, negara justru seharusnya memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.

"Yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan lapangan pekerjaan, bukan ngasih makan gratis," ungkapnya.