Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh mengancam bakal gelar aksi lebih besar di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI jika tuntutannya tidak ditindaklanjuti.

Ketua Tim Kampanye Nasional Partai Buruh Said Salahudin mengungkapkan, ada kaum buruh mendapatkan diskriminasi untuk ikut berkontestasi di pemilu.

"Sejak dimulainya tahapan verifikasi partai politik, banyak terjadi kasus pekerja/buruh yang dilarang oleh instansi atau perusahaan tempatnya bekerja untuk menjadi pengurus, bahkan untuk sekedar menjadi anggota Partai Buruh," kata Said, di depan Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).

Oleh karena itu, Said mendesak Bawaslu agar menerbitkan imbauan kepada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta untuk tidak melakukan tindakan pelarangan, pengancaman, serta intimidasi kepada buruh yang menjadi anggota dan pengurus Partai Buruh. Termasuk menjadi calon anggota legislatif atau caleg.

Tak hanya itu, Said juga mendesak Bawaslu mendalami kasus di Sulawesi Utara, yang menyebabkan seorang caleg Partai Buruh dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) imbas dipersulit oleh perusahaan BUMN tempatnya bekerja.

“Bawaslu RI harus mengambil alih kasus caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara asal Partai Buruh yang dicoret dari DCT melalui mekanisme Koreksi Putusan dengan cara membatalkan Putusan Bawaslu Sulawesi Utara sebagaimana hal tersebut dibenarkan menurut ketentuan Pasal 85 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2002 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu,” ucap Said.

Said menegaskan jika Bawaslu tidak menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang disampaikan pihaknya, maka Partai Buruh akan kembali melakukan unjuk rasa. Ia mengancam akan membawa massa yang lebih banyak nantinya.

“Kalau sudah kami ingatkan enggak mau juga, kami akan geruduk kantor Bawaslu seluruh Indonesia, termasuk kantor Bawaslu RI,” tegasnya.

“Kami akan turunkan massa jauh lebih besar. Anda tahu kami kalau sekali turunkan massa bisa ratusan ribu, kami akan tutup gedung ini, nggak peduli kami,” ucap Said.

Sebelumnya, Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Aksi ini dimotori oleh banyaknya calon anggota legislatif (caleg) Partai Buruh yang namanya dicoret dari daftar calon tetap (DCT) sehingga gagal berkontestasi dalam Pemilu 2024 mendatang.

Selain itu mereka juga terkendala nyaleg akibat aturan perusahaan tempat mereka bekerja.

Padahal, Ketua Tim Kampanye Nasional Partai Buruh Said Salahuddin mengatakan semua masyarakat punya hak politik sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi.