Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto berharap agar bantuan sosial (bansos) pada 2024 berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan di 2023.

Hasto mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin.

Karenanya, PDIP mendukung penuh langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.

"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Hasto menegaskan, PDIP mendorong adanya perlindungan terhadap wong cilik sesuai tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang ketiga, yakni Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara.

"PDIP menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Dia menjelaskan, pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. 

Hasto menyebut, Ganjar-Mahfud sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.

Sementara, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima mengatakan, partai sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. 

Dia menerangkan, PDIP adalah partai pengusung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 2014-2019.

Sehingga, ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

Baca juga: Jamin Distribusi Bansos Tepat Sasaran, KTP Sakti Disebut Bisa Mewujudkannya

"Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," ungkapnya.