Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) menilai belum ada urgensi untuk membentuk komite independen untuk mengaudit lembaga survei, sebagaimana yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Jubir Timnas AMIN, Billy David Nerotumelina, mengatakan bahwa lembaga survei yang eksis sekarang ini semestinya dipandang dalam sisi yang objektif oleh publik.

"Mereka bisa melihat kan ada basis survei tanpa agenda setting yang dimaksud, tapi jika diusulkan 03 saya rasa urgensinya belum ada dan kami melihat kita lebih percayakan kepada masyarakat yang pertama untuk menilai langsung," kata Billy kepada wartawan, Kamis (4/1/2024).

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud: Bu Mega Bilang Jangan Percaya Survei

Dia mengatakan Timnas AMIN sampai saat ini belum terlihat panik sebagaimana kubu Ganjar-Mahfud, hingga membentuk komite audiet lembaga survei.

"Kami melihat sejauh ini belum ada kepanikan seperti 03 dan kami percaya dengan kredibilitas lembaga survei dan kita kembalikan kredibilitas lembaga survei itu," kata Billy.

Jika mang lembaga survei tersebut berpihak, Billy menilai justru kredibilitas lembaga survei tersebutlah yang dipertaruhkan.

"Jadi kami mempercayai lembaga survei juga. Biarlah penilaian itu bukan dari kami," tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei.

Baca juga: Ganjar Cuma Menang di Jateng-DIY Berdasar Hasil Survei Terbaru, Bagaimana dengan Anies dan Prabowo?

Hasto mengatakan, hal tersebut penting untuk menguji kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga.

"Jadi, diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar.

Sementara, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima mengaku mendengar informasi pengondisian dari koleganya yang berada di kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). 

Sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria mengaku sering berdiskusi mengenai Pilpres dengan rekan-rekan dari pendukung AMIN di NasDem, PKB, dan PKS.

"Saya dengan teman-teman Komisi VI (DPR RI) dari 01, memang melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran. Jadi, kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu satu putaran," ucapnya.

Aria menyarankan agar seluruh lembaga survei dipertemukan untuk menguji metodologi secara akademis.

"Kami cermati betul, antarlembaga survei sendiri harusnya dipertemukan untuk menguji dan meneliti juga didalam mengambil respondennya seperti apa, kenapa misalnya untuk swing voters itu masih ada juga yang terlalu tinggi," tuturnya.

Dia menegaskan, seharusnya lembaga survei bertugas untuk memotret realitas melalui sampel atau responden.

"Bukan menciptakan hasil yang sesuai dengan keinginan membangun opini satu putaran," imbuh Aria.