TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 2,4 juta formasi CPNS bakal dibuka oleh pemerintah pada tahun 2024.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada konferensi pers yang digelar pada Jumat (5/1/2024).

Adapun rinciannya adalah 690 ribu formasi CPNS dikhususkan bagi lulusan baru atau fresh graduate.

"Pemerintah memberikan kesempatan bagi lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690 ribu orang yang tersebar di instansi pusat 207 ribu dan instansi daerah 483 ribu," katanya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi juga mengungkapkan per tahun ini, pemerintah bakal mengangkat pegawai honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Pengumuman Hasil Kelulusan CPNS Kemenkumham 2023, Ini Cara Cek Lolos atau Tidak

Pengangkatan ini dialokasikan untuk formasi guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

"Sebagaimana amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1,6 formasi yang belum diangkat menjadi PPPK."

"Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis yang sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.

Jumlah Formasi CPNS 2023

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah formasi CPNS yang dibuka tahun ini jauh lebih banyak.

Dikutip dari laman Kemenpan RB, jumlah yang dibuka sebanyak 572.496 formasi PNS.

Adapun jumlah itu untuk 72 instansi pemerintah pusat sejumlah 78.862 ASN dan pemerintah daerah sejumlah 493.634 ASN.

Kemudian, untuk rinciannya, pemerintah pusat dialokasikan sebanyak 28.903 ASN dan 49.959 PPPK.

Baca juga: 14 Link Cek Pengumuman Kelulusan CPNS 2023: Kemenkumham, Kejaksaan, KPK, Kemenag, BIN

Lalu di instansi daerah dialokasikan sejumlah 296.084 PPPK guru, 154.724 PPPK tenaga kesehatan, dan 42.826 PPPK teknis.

Sementara beberapa kementerian dan lembaga pemerintahan yang membutuhkan ASN di antaranya adalah:

• Komisi Pemberantasan Korupsi: 214 pegawai
• Kementerian ESDM: 244 pegawaai dengan rincian 190 farmasi, 4 dosen, dan 50 PPPK Nakes
• Kemenkumham: 1.015 ASN dan 1.563 PPPK
• Kemenag: 1.469 ASN tenaga teknis, 2.296 PPPK guru, 224 PPPK tenaga kesehatan, dan 68 dosen ASN dan PPPK
• Mahkamah Agung: 10.669 ASN
• Kejagung: 7.846 ASN dan 249 PPPK
• BRIN: 500 ASN
• BIN: 1.000 ASN

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)