Kebijakan Pertahanan Anies Disebut Paling 'Genit', Ubah MEF hingga Tambah Jenderal Perempuan Disorot
Membedah visi dan misi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar jelang debat capres yang mengambil tema pertahanan, keamanan dan geopolitik, Minggu (7/1)
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik menjadi topik yang diperbincangan jelang debat capres yang digelar, Minggu (7/1/2024).
Masing-masing calon presiden peserta Pilpres 2024, sudah memaparkan visi dan misi mereka terkait tema yang akan diperbincangkan nanti.
Pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menempatkan pertahanan dan keamanan negara (hankam) dalam Misi 7 dari Misi 8 Jalan Perubahan yang diusung.
Dikutip dari dokumen 'Visi, Misi dan Program Kerja: Indonesia Adil Makmur untuk Semua', Anies-Muhaimin mengusung misi untuk 'Memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta Meningkatkan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kancah Politik Global untuk Mewujudkan Kepentingan Nasional dan Perdamaian Dunia'.
Anies-Muhaimin atau AMIN menitikberatkan peran TNI sebagai garda pertahanan negara.
Berikut visi-misi AMIN:
- Merumuskan strategi pertahanan Indonesia yang relevan dengan perkembangan situasi nasional dan internasional.
- Menganalisis potensi dinamika dunia yang mempengaruhi strategi pertahanan Indonesia era pasca-2045 dan mempersiapkan kekuatan pertahanan Indonesia untuk menghadapinya secara adaptif dan dengan membangun kesigapan dan kompetensi.
- Mendorong gelar kekuatan strategis dari Sabang sampai Merauke, didukung oleh Angkatan Darat yang fleksibel dan adaptif; Angkatan Laut yang menjadi blue water navy; serta Angkatan Udara yang terotomatisasi dan mampu meraih supremasi udara.
- Mewujudkan profesionalitas TNI melalui peningkatan kesiapan dan latihan tempur segenap satuan TNI sesuai tugas dan fungsi masing-masing satuan, serta memastikan kesejahteraan prajurit dan keluarganya.
- Mendorong ketersediaan alutsista kontemporer dan adaptif terhadap kapabilitas lawan melalui penuntasan program Minimum Essential Force, peningkatan dan pelaksanaan program Essential Force pasca-2024, dan pengadaan alutsista network-centric.
- Meningkatkan inovasi, produksi, dan teknologi pertahanan melalui transfer teknologi, akuisisi alutsista berteknologi tinggi, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri.
- Mengembangkan teknologi pertahanan antariksa bekerja sama dengan institusi nasional dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya, melalui pengembangan satelit komunikasi, navigasi, pengindraan jarak jauh, serta intelijen pengamatan dan pengawasan.
- Mendorong jumlah TNI perempuan untuk mengisi jabatan perwira tinggi dan menaikkan persentase minimal perempuan dalam setiap rekrutmen TNI.
Ganti program MEF jadi NEF
Juru bicara Tim Nasional (Timnas) Amin, Sukamta mengatakan, jika menang Pilpres 2024 Anies-Muhaimin bakal mengubah program Minimum Essential Force (MEF) menjadi New Essential Force (NEF).
"Hari ini kita masih punya MEF yang akan berakhir di tahun 2024. Pak Anies membuat konsep berikutnya, kita tidak lagi MEF, tapi kita pakai new essential force, bukan minimum essential force," kata Sukamta dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Rabu (3/1/2024).
Adapun yang dimaksud MEF ialah kekuatan pokok minimum tetap dalam bidang pertahanan.
Program MEF sendiri akan berakhir pada 2024.
Baca juga: Ada 2 Panelis Debat Capres Asal Unhan, Ketua KPU: Kami Yakin Semua Punya Integritas Akademik
Sukamta menjelaskan, inti dari konsep NEF yang ditawarkan Anies ialah, ke depan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) lebih berbasis pada fungsi dan adaptasi teknologi.
Menurutnya, pengadaan alutsista ke depan tidak melulu yang besar-besar, tetapi perlu melihat efektivitas, kecanggihan dan efisiensi alutsista itu sendiri.
Tak hanya itu, yang tak kalah penting adalah pengadaan dilakukan tidak terlalu rumit.
"Itu mungkin akan menjadi prioritas," ujar Sukamta. Selain alutsista, Anies dan Muhaimin juga akan menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai beranda bersama dari semua negara yang berkepentingan.
Hal ini tak lepas karena faktor tak kunjung berakhirnya konflik antara China dan Taiwan, termasuk konflik Laut China Selatan.