TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan bagi-bagi bantuan sosial (bansos) ditunda sampai masa pemilu 2024 selesai menjadi polemik.

Isu ini disampaikan salah satu kubu pasangan calon yang menginginkan agar bansos tidak dimanfaatkan sebagai sarana politisasi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan pemberian bansos sejatinya tidak ada berkaitan dengan proses pemilu.

"Harus diingat bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat/keluarga miskin, yang pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama pemerintah dengan DPR," kata Ari di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

"Jadi tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," sambungnya.

Baca juga: Pihak Istana Tegaskan Penyaluran Bansos Tidak Berkaitan dengan Pemilu

Ari mengatakan bansos saat ini diperlukan bagi rakyat kecil di tengah kondisi yang sulit akibat kenaikan kebutuhan pokok.

Dia mengatakan tujuan utama bansos yakni sebagai bantalan agar masyarakat dapat bertahan menghadapi kesulitan yang ada.

"Terkait permintaan untuk penundaan penyaluran bansos selama pemilu, kita juga harus memikirkan rakyat/keluarga miskin yang tengah menghadapi situasi yang sulit akibat kenaikan harga bahan pokok," urainya.

Menurutnya, tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan/perlindungan sosial agar masyarakat/keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan supply chain yang berdampak pada kenaikan harga pangan global.

Ari mengatakan bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.

Selain menyalurkan bansos, pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur pemukimam baik di desa, kawasan perdesaan dan perkotaan.

Dengan strategi ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024.

Ari membeberkan target sasaran bansos terdata jelas, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari data-data.

Dia menekankan pemerintah terus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.

"Penyaluran bansos juga melibatkan berbagai level pemerintahan, dari pusat sampai daerah, dan juga pemerintah desa. Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak," urai Ari.

"Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo, mempertanyakan kekhawatiran dari TPN Ganjar-Mahfud terkait bantuan sosial atau bansos di masa kampanye.

Drajad mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini berasal dari PDIP, masih menjabat Ketua DPP PDIP.

“Jika tim paslon 03 khawatir politisisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos). Lha Mensosnya kan Mbak Risma dari PDIP,” kata Dradjad, Kamis (4/1/2023).

Pernyataan ini disampaikan Dradjad menanggapi kekhawatiran Tim Ganjar-Mahfud tentang penyaluran bansos akan menjadi alat politik.

Mereka berharap ada penundaan penyaluran bansos setelah masa kampanye selesai.

Dradjad menjelaskan bansos itu program negara karena sudah masuk dalam APBN.

Kewenangan penyaluran bansos adalah kewenangan eksekutif yaitu pemerintah.

“Karena itu masalah berapa besar dimana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” kata Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Baca juga: Perbandingan Jumlah Pengikut Capres-cawapres di Medsos dengan 8 Hasil Survei Terbaru Pilpres 2024

Pemberian Bansos Lanjut

Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Todung Mulya Lubis membantah mengusulkan penghentian pembagian bantuan sosial (bansos) sampai Pilpres 2024 selesai.

"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Todung.

Dia mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkannya.

Todung menuturkan, ada peluang program bansos dipolitisasi untuk menguntungkan pasangan calon (Paslon) tertentu.

Padahal, kata dia, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui pemerintah dan DPR RI.

"Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini," ujar Todung.

Respon TKN

Sementara Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie mengatakan, usulan itu berdampak besar kepada masyarakat miskin.

"Kasihan kalau menunda. Mungkin temen-temen yang ngomong itu tidak merasakan membutuhkan bansos dan menggantungkan hidupnya untuk bansos. Tetapi kalau yang menggantungkan dan ditunda berasa banget efeknya. Janganlah kasihan masyarakat," kata Grace.

Lagi pula, kata Grace, bansos sudah dianggarkan melalui APBN untuk bisa disalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu.

Sebagian dari mereka pun menunggu adanya bansos dari pemerintah.

"Kalau itu diambil, kasihan hak-hak masyarakat yang menunggu atau betul-betul bergantung pada bansos itu. Jadi, sebaiknya jangan ditunda karena memang sudah dianggarkan, dan ada orang-orang yang betul-betul membutuhkan," ucapnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)