TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan bagi-bagi bantuan sosial (bansos) ditunda sampai masa pemilu 2024 selesai menjadi polemik.

Isu ini disampaikan salah satu kubu pasangan calon yang menginginkan agar bansos tidak dimanfaatkan sebagai sarana politisasi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan pemberian bansos sejatinya tidak ada berkaitan dengan proses pemilu.

"Harus diingat bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat/keluarga miskin, yang pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama pemerintah dengan DPR," kata Ari di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

"Jadi tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," sambungnya.

Baca juga: Pihak Istana Tegaskan Penyaluran Bansos Tidak Berkaitan dengan Pemilu

Ari mengatakan bansos saat ini diperlukan bagi rakyat kecil di tengah kondisi yang sulit akibat kenaikan kebutuhan pokok.

Dia mengatakan tujuan utama bansos yakni sebagai bantalan agar masyarakat dapat bertahan menghadapi kesulitan yang ada.

"Terkait permintaan untuk penundaan penyaluran bansos selama pemilu, kita juga harus memikirkan rakyat/keluarga miskin yang tengah menghadapi situasi yang sulit akibat kenaikan harga bahan pokok," urainya.

Menurutnya, tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan/perlindungan sosial agar masyarakat/keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan supply chain yang berdampak pada kenaikan harga pangan global.

Ari mengatakan bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.

Selain menyalurkan bansos, pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur pemukimam baik di desa, kawasan perdesaan dan perkotaan.

Dengan strategi ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024.

Ari membeberkan target sasaran bansos terdata jelas, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari data-data.

Dia menekankan pemerintah terus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.