Fakta Prabowo Ajak Bertemu Anies: Sebut Data Keliru hingga Merasa Kecewa, Cak Imin Ikut Komentar
Inilah fakta-fakta Prabowo mengajak Anies bertemu untuk membahas kinerja Kementerian Pertahanan di luar forum debat calon presiden.
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Inilah fakta-fakta calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengajak capres nomor urut 1, Anies Baswedan, untuk bertemu di luar forum debat Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pada momen debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo mengajak Anies untuk berdiskusi perihal kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Mulanya, Anies mengatakan banyak praktik orang dalam di dalam kebijakan Kemenhan.
Sementara Prabowo merasa data yang disampaikan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta itu keliru sehingga mengajak Anies untuk bertemu karena waktu yang tersedia saat debat menurutnya tak cukup.
"Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua, jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan," ucap Prabowo kepada Anies dalam debat, Minggu (7/1/2024).
Fakta Ajakan Prabowo kepada Anies:
1. Anies: Harus di Depan Orang Banyak
Anies mengomentari ajakan Menteri Pertahanan (Menhan) itu dengan mengatakan bahwa diskusi tersebut harus diketahui oleh publik.
"Ini bukan obrolan antarpribadi, tapi ini obrolan terkait dengan kebijakan, harus di depan orang banyak," tuturnya di Gorontalo, Senin (8/1/2024).
Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpendapat bahwa momen debat semalam seharusnya digunakan oleh Prabowo untuk menjelaskan kinerja Kemenhan.
Sebab ini sudah sesuai dengan tema yang diusung dalam debat, yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.
Baca juga: Pengamat Sebut Ganjar Mendominasi Panggung Debat Ketiga Capres, Bagaimana dengan Anies dan Prabowo?
"Sesempit apa pun waktu yang ada, ya, harus dipakai untuk menjelaskan, karena itulah forumnya dan rakyat ingin mendengar."
"Nanti ada penjelasan tambahan doorstop seperti ini, ya, boleh-boleh saja, tapi kesempatan menjelaskan itu harus digunakan," terang Anies.
Kemudian, perihal data pertahanan yang bersifat rahasia, menurut Anies hal itu bisa disampaikan kepada publik bagian mana yang tak boleh dijelaskan.
Namun, apabila terkait dengan anggaran, baginya hal itu harus diceritakan.
"Ketika menyangkut kebijakan itu, bisa disampaikan kok ada hal teknis yang sifatnya rahasia, misalnya, terkait dengan alat ini-alat itu. Tapi kan terkait anggaran, anggaran harus diceritakan," terangnya.
