Selain program Bantuan Tunai Langsung (BLT), Prijono mengungkapkan, jaminan agar masyarakat memiliki daya beli yang berkelanjutan sangat dibutuhkan.

“Ketersediaan pasokan bahan pokok harus terjamin dan mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri, sehingga pemerintah tidak bergantung pada impor apalagi dengan tantangan ekonomi global dan perubahan iklim saat ini,” jelas dia.

Efisiensi Distribusi Bahan Pokok

Selain meningkatkan produksi pertanian melalui jaminan pupuk subsidi yang terjangkau dan penyalurannya tepat sasaran, Ganjar-Mahfud juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi bahan pokok dan memperkuat fungsi Bulog dalam menjaga stabilitas harga.

Kebijakan itu ditempuh untuk mengikis distribusi pascapanen di Indonesia, yang menyebabkan kerugian mencapai Rp15,4 triliun per tahun. Selain itu, Indonesia yang sempat mengalami swasembada beras kini telah melakukan impor sebesar 1,79 juta ton beras selama kurun waktu Januari sampai September 2023.

Di sektor UMKM, lanjutnya, yang diperlukan adalah jaminan pemeritah untuk kelangsungan usaha, terutama di sektor mikro yang dilakukan oleh keluarga atau kebanyakan adalah ibu rumah tangga.

"Untuk UMKM sudah banyak yang menangani karena menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, jadi yang penting adalah bagaimana menjaga agar UMKM tetap hidup, bisa berkembang, dan mampu bertahan di kondisi perekonomian saat ini," kata Prijono.

Ia memberi catatan kritis bahwa kondisi ekonomi yang tidak pasti, Ganjar-Mahfud akan menghadapi tantangan untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi 7% seperti yang sudah digaungkan.

"Karena tahun ini ekonomi kita enggak baik-baik saja, tahun yang cukup sulit untuk ekonomi. Bagaimana caranya capai pertumbuhan ekonomi 7%, karena pengangguran akan tinggi, banyak perusahaan yang PHK karyawan," tutur Prijono.