Kawasan Industri Kesehatan Jadi Gagasan Baru Ganjar-Mahfud, Pikirkan Masalah Bahan Baku Farmasi
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, pengembangan industri kimia dasar harus segera dimulai
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Masalah kesehatan atau tepatnya pada bahan baku farmasi menjadi sorotan.
Disebut juga, minimnya penyediaan alat kesehatan dalam negeri juga menjadi pekerjaan rumah dunia kesehatan.
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo adalah satu dari sekian capres yang memikirkan hal tersebut.
Ia mengaku memiliki cara mengatasi minimnya bahan baku industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri serta tak bergantung pada produk impor.
Ganjar mengatakan, pengembangan industri kimia dasar harus segera dimulai.
Karena itu, program nyata yang harus diwujudkan adalah membangun kawasan industri kesehatan untuk menjadi penopang kemandirian Indonesia terhadap industri alkes dan farmasi.
Sayangnya, kawasan industri kesehatan tersebut, belum dilirik.
Padahal, Indonesia memiliki sejumlah potensi. Kebijakan bahan baku farmasi dan alat kesehatan saat ini masih harus dikalahkan dengan kemudahan melalui impor.
"Plasma nutfahnya sudah oke luar biasa, perisetnya sudah ada, siapa yang memungut itu dalam meja pengambilan keputusan. Tidak ada?" tuturnya dalam siaran langsung acara Dialog Capres Bersama Kadin, via YouTube Kadin Indonesia, Kamis (11/1/2024).
Dia menegaskan, jawaban dari segala polemik di industri farmasi dan alat kesehatan adalah pengembangan research and development (R&D).
Dia bakal mengalokasikan 1 persen untuk R&D Indonesia dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mendorong pengembangan bahan baku industri dan alat kesehatan dari dalam negeri.
Baca juga: Prabowo Tegaskan akan Kembangkan Food Estate hingga Makmurkan Petani agar Anak Muda Mau Jadi Petani
“Sekarang kita mulai dengan alokasi 1 persen saja untuk riset dan development [pengembangan] Indonesia dari PDB [produk domestik bruto], kita dorong kemudian agar biaya risetnya itu mencukupi. Risetnya sudah, Pak di BRIN," ungkap Ganjar.
Dia menambahkan, polemik kebutuhan alkes yang tidak diimbangi dengan alokasi anggaran sudah dialaminya saat menjabat sebagai gubernur selama 10 tahun.
Dalam menyusun anggaran, permintaan tertinggi datang dari kebutuhan alkes. Namun, justru banyak masalah juga datang dari industri tersebut.
