Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, PURBALINGGA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyoroti soal beredarnya rekaman suara yang diduga pejabat Forkopimda di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara mengintruksikan menangkan pasang Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Menurut Ganjar hal itu merupakan ketidakadilan dan perlu diluruskan.

"Dunia digital sudah sangat luar biasa, maka kemarin mendapatkan informasi di Kabupaten Batubara terekam suara terindikasi aparatur berpihak kepada salah satu pasangan," kata Ganjar kepada ratusan pendukung di Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (15/1/2024).

Baca juga: Timnas AMIN Sepakat soal Ganjar Usul Wadas Dibahas dalam Debat Keempat Pilpres

Atas kejadian tersebut, mantan Komisi II DPR RI itu meminta masyarakat hingga tokoh agama mengingatkan agar pemilu memiliki ruang yang baik dan benar.

"Inilah yang tidak fair, inilah yang harus diluruskan. Inilah kesempatan dari tokoh agama, masyarakat juga mengingatkan kepada mereka berikanlah ruang kontestasi yang baik yang benar," jelasnya.

"Sehingga nantinya, pemilu bisa jujur dan adil. Langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Ini yang tidak ada," tegas Ganjar.

Baca juga: Ganjar Pranowo: Jawa Timur Lumbung Suara Ganjar-Mahfud, Sama Seperti Jawa Tengah, Harus Dijaga

Kemudian Ganjar mengukapkan dirinya ingin memberikan pendukungnya hadiah. Namun pada momen tersebut ia bertanya terlebih dahulu kepada Bawaslu Purbalingga.

"Ini saya umpama ingin memberikan hadiah kepada mereka yang hadir pada acara seperti ini, melanggar atau tidak," tanya Ganjar.

"Melanggar," jawab petugas Bawaslu Purbalingga, Didin.

"Dengar bapak ibu tidak jadi. Padahal saya sudah diberikan uang oleh istri saya," canda mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Sebelumnya diberitakan Kompas.Medan, heboh video di media sosial yang berisi rekaman dengan narasi Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, berbincang mendukung calon presiden nomor urut 2.

Dari rekaman yang diunggah akun TikTok @nasionalcorruption, terdengar sejumlah pihak yang berbicara.

"Bocor rekaman perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres dan Kajari Batubara," tulis narasi video.

Baca juga: Kubu Ganjar dan Prabowo Saling Lempar Label Emosional: Sindiran Hasto PDIP, Dibalas Juri Ardiantoro

Berikut isi rekaman tersebut:

"Ya per kecamatan ya tambah-tambahlah, jadi untuk kepala desa ini langsung saja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama, tidak ada cerita lain, tak ada cerita apapun, menangkan 02 di desa masing-masing."

"Terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan Pj supaya sebelum Pilpres keluar, dengan catatan Rp 100 dikeluarkan dari situ. Dana dari desa itu, Rp 50 dikirim ke sana, untuk mereka pergunakan untuk penggunaan serangan,'' bunyi rekaman tersebut.

"Itu penggunaannya ada Pj di situ, Kapolres di situ, Dandim di situ, Kajari di situ. penggunaan itu, penggunaan itu untuk Pilpres operasionalnya, jadi yang Rp50 tinggal di desa dan ini macam tahun lalu uda tahu senior-senior, tahun ini mudah mudahan tidak ada pemeriksaan terkait tahun 2024,"

"Karena itu uda komitmen tidak ada pemeriksaan, tetapi dengan catatan ya, kita harus komitmen juga, jangan nanti macam tahun kemarin, siram, katanya siram 10 masuk 40. Kalah juga,kalau macam desa awak bisalah,"

Terkait rekaman tersebut, Kepala seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumut Yos A Tarigan, menyebut video tersebut hoaks.

“Postingan di medsos itu dipastikan hoaks, pimpinan sudah mengklarifikasi hal itu ke Pak Kajari (Batubara, Amru Siregar). Yang bersangkutan mengatakan, tidak tahu menahu, tentang rekaman percakapan tersebut," ujar Yos dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/1/2024).

Yos mengatakan Kejari Batubara mengaku tidak pernah menghadiri pertemuan dengan Forkopimda yang lain, seperti yang disebutkan di rekaman tersebut.

"Kajari Batubara tidak pernah hadir atau kumpul-kumpul dengan Forkopimda terkait dengan pembicaraan yang beredar. Sekali lagi, postingan di medsos itu dipastikan oaks,” tegasnya.