TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menegaskan Pilpres 2024 adalah yang paling tidak demokratis sejak Reformasi 98.

Ia mengatakan, sejumlah fakta di lapangan selama masa kampanye menimbulkan kekhawatiran adanya dugaan konspirasi dan kecurangan pada Pilpres 2024.

“Fakta membuktikan adanya upaya untuk memenangkan salah satu paslon dan adanya dugaan kecurangan yang telah diamati. Ini dalam masyarakat, yang kita sebut dalam ilmu politik dan patron client, itu bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh patronnya,” kata Todung pada konferensi pers di Media Lounge TPN Ganjar-Mahfud, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Baca juga: Bawaslu RI Minta Bawaslu Provinsi Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Batu Bara

Dia menunjukkan, salah satu dugaan kecurangan terjadi di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, seiring munculnya rekaman suara ajakan memilih Prabowo-Gibran, yang diduga dilakukan pejabat setempat.

Pada rekaman tersebut, pejabat setempat, seperti Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Dandim, Polri, dan Pj Bupati Batu Bara, yang diduga meminta warganya memilih pasangan Calon Nomor Urut 2.

Todung juga merujuk pada sebuah video yang beredar, berisi konten Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Kota Medan, yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan, Andy Yudhistira, sedang mengajak para kepala sekolah untuk memilih Prabowo-Gibran.

Baca juga: Timnas AMIN Ungkap Ada Lebih dari 30 Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan Kampanye Pilpres 2024

Todung berpendapat bahwa tindakan itu dapat mempengaruhi perilaku para pemilih, yang dikenal sebagai "voting behavior."

Dari wilayah Timur Indonesia, aktivis HAM itu juga menyoroti video yang menampilkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi, yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo akan mengangkat jutaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika pasangan Prabowo-Gibran menang.

Di tempat yang sama, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto menyoroti munculnya papan reklame Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Capres 2 Prabowo Subianto. TPN, menurut Hasto, akan melaporkan hal tersebut.

“Itu bukan hanya wali kota, presiden juga tampil di baliho dan tv, terang-terangan mendukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ini adalah satu hal yang kita tak pernah bayangkan saat Pilpres. Politically incorrect! Ini sudah mencederai demokrasi di Indonesia,” ujar Hasto.

Senada dengan Hasto, Todung juga menyayangkan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang hanya bekerja berdasarkan laporan, bukan melakukan tindakan preventif dengan melakukan investigasi di lapangan agar mencegah kecurangan.

“Ini Pilpres yang menurut saya, paling tidak demokratis, setelah Reformasi 98,” kata Todung.

Baca juga: Tim Hukum AMIN di Gorontalo Lakukan Persiapan Matang Guna Mencegah Kecurangan di Pilpres 2024

Istana Pastikan Presiden Jokowi Masih Netral di Pilpres 2024

Pihak Istana Kepresidenan RI melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memastikan Presiden Jokowi masih netral di Pemilu 2024, baik Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres).

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi IV KSP Wandy Tuturoong menjelaskan Presiden Jokowi masih bekerja sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang tidak berpihak kepada pasangan Capres-Cawapres tertentu.

Wandy Tuturoong menjelaskan dalam kontestasi politik wajar saja ada pihak yang mengklaim Jokowi telah mendukung pasangan Capres-Cawapres tertentu.

Namun hal tersebut tidak bisa dibenarkan begitu saja karena posisi Kepala Negara harus berada di tengah masyarakat dan tidak berpihak kepada satu kelompok, organisasi, ataupun kepentingan politik Pilpres 2024.

"Saya kira itu opini ya (Jokowi dukung Capres tertentu, red), silahkan saja beropini. Saya kira kami tidak masuk ke dalam opini tersebut. Kami di KSP tetap mendukung netralitas, mendukung agenda presiden yang harus berjalan hingga Oktober 2024 nanti," ujar Wandy, Jumat (5/1/2024) dikutip dari Kompas.TV.

Wandy menambahkan dalam mendukung netralitas kerja Presiden Jokowi hingga Oktober 2024 mendatang, pegawai KSP yang maju di Pileg 2024 sudah memberikan surat cuti.

Hal ini sebagai wujud netralitas KSP dalam mendukung kinerja Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan nanti.

"Kita tunjukkan dengan kerja saja, apa yang ditunjukan saat ini itu harus merupakan bentuk dari netralitas. Itu juga kami tunjukkan, di kantor kami ada yang Caleg itu juga cuti," ujar Wandy.