Bandingkan Janji Berantas Korupsi: Anies Revisi UU KPK, Ganjar Perkuat Penegak Hukum, Kalau Prabowo?
Apa saja gagasan dan janji yang mereka tawarkan untuk pemberantasan korupsi? Berikut rangkumannya.
Penulis: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Apa saja gagasan besar dari masing-masing capres terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia?
Seperti diberitakan sebelumnya, baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo saling menyampaikan gagasannya tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Gagasan ketiga capres tersebut disampaikan di acara yang diselenggarakan KPK.
Apa saja gagasan dan janji yang mereka tawarkan untuk pemberantasan korupsi? Berikut rangkumannya.
Mendapat urutan pertama, Anies Rasyid Baswedan berjanji akan memperkuat kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika kelak terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024.
Strategi yang Anies Baswedan akan tempuh adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
"Satu undang-undangnya agar KPK berwibawa lagi seperti dulu. Artinya merevisi UU KPK, harapannya untuk mengembalikan posisi KPK," kata Anies di acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1) malam.
Ia menyinggung CSIS dalam surveinya yang menyebut KPK menjadi lembaga kedua terendah yang dipercaya masyarakat. Diketahui, trust publik terhadap KPK berada di angka 58,8 persen.
"Ironi KPK bukan lembaga yang paling dipercaya tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya," ungkapnya.
Anies juga menekankan perlunya menuntaskan RUU Perampasan Aset. Baginya, RUU ini penting agar koruptor dapat dimiskinkan.
"Koruptor harus dimiskinkan tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan," kata dia.
Selain menuntaskan RUU Perampasan aset. Anies juga menyinggung perihal standar etik di tubuh KPK. Kata dia, standar etik di KPK saat ini sudah menurun.
Karenanya, Anies menilai perlu kembali meningkatkan standar etik di KPK baik terhadap pimpinan maupun pegawainya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga akan memperbaiki sistem rekrutmen di KPK. Tidak hanya di kelas pimpinan, tapi di seluruh jajaran KPK.
"Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf, bukan sekedar mencari pekerjaan tapi di tempat untuk memberantas korupsi," ungkapnya.
Setelah Anies, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto juga mengungkapkan tekadnya untuk memimpin pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total.
"Semua upaya yang sudah disampaikan KPK, harus kita dukung dan saya bertekad untuk mendukung dan manakala saya bersama saudara Gibran mendapat mandat dari rakyat, kami akan memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total," kata Prabowo.
Ia melanjutkan bahwa pendekatan yang dilakukan KPK selama ini sudah benar, mulai dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan, yang harus terus ditingkatkan. Meskipun begitu, Prabowo mengaku juga akan menggunakan pendekatan sistemik dan realisme.
"Jadi, menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup para pengambil keputusan, yang mengendalikan roda pemerintahan. Kualitas hidupnya harus dijamin dan diperbaiki," kata Prabowo.
Ia mencontohkan profesi hakim di negara-negara maju, terutama hakim tertinggi seperti hakim agung yang benar-benar dijamin kehidupannya di Amerika Serikat dan Inggris.
"Hakim-hakim itu penghasilannya begitu besar, sehingga bisa dikatakan tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan realistis," kata Prabowo.
Karena hal ini, lanjut Prabowo di Indonesia pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar kualitas hidupnya harus sesuai.
"Sekarang direksi-direksi perusahaan swasta bahkan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI; dirjen-dirjen; yang memegang anggaran triliunan," kata Prabowo.
"Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem dengan demikian kita tegakkan semua UU yang perlu ditegakkan," tambah Prabowo.
“Sesudah sistem diperbaiki, dengan political will kita tindak sekerasnya yang menyimpang.”
Prabowo pun mengatakan adanya korupsi itu bisa menggagalkan Indonesia menuju negara maju.
“Korupsi bisa gagalkan Indonesia, tingkat meningkat jadi negara maju itu yang bisa kita capai, negara kita sangat kaya, potensial sangat-sangat mungkin melompat jadi negara yang hebat,” tutupnya.
Calon Presiden Ganjar Pranowo mengatakan dirinya bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD mempunyai komitmen untuk menguatkan semua lembaga penegak hukum di Indonesia. Dengan harapan, bisa menekan angka praktik korupsi di tanah air.
“Maka penguatan kelembagaan bisa lembaga bisa dilakukan dengan koordinasi di antara kelembagaan yang ada,” kata Ganjar.
Langkah pertama, kata Ganjar, yaitu kewenangan penuh untuk mengembalikan independensi KPK.
Dengan begitu, KPK bisa tegak lurus menjaga marwahnya dalam menangani suatu kasus tanpa adanya intervensi dari siapapun.
“Ketika KPK independen, maka menjaga independen dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak bisa diintervensi oleh siapapun,” tegas Ganjar.
Langkah berikutnya, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai penegak hukum juga bisa melakukan proses transpransi kepada masyarakat saat menangani suatu proses hukum.
“Kejaksaan, Kepolisian juga bisa mendorong transparansi proses-proses untuk masyarakat, untuk penegakan hukum bebas dari intimidasi,” urai Ganjar.
Lebih lanjut, Capres berambut putih ini sepakat perlu adanya langkah untuk penguatan instrumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Ia bilang hal tersebut pernah dilakukan saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah lalu.
“Kami di ruangan ini pernah bersama-sama DPRD mendapatkan penghargaan, ketika macet ternyata gampang kuncinya. Undang untuk ngisi, dan selesai semuanya,” ucapnya.
“Penguatan LHKPN itu didorong dengan sistem Whistleblowing dari masyarakat yanh dijamin kerahasiaannya, tentu dengan anomim dan betul-betul terjadi,” jelas Ganjar.
Maka dari itulah, Ganjar menyatakan pola-pola tersebut lah yang akan dijalankannya bersama Mahfud MD saat terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden nanti.
“Inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, pencegahan kita lakukan, melibatkan pemerintahan dan KPK, dunia usaha dan dunia pendidikan adalah cara yang bagus,” pungkas Ganjar.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.