Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia menunjukkan 81,2 persen responden mengaku tidak akan mengubah pilihannya meski menerima sembako atau uang dari kontestan pemilu.

Sebanyak 15,4 persen responden mengaku akan mengubah pilihannya.

Sedangkan 3,4 persen mengaku tidak tahu.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof Dr Hamdi Muluk MSi Psikolog dalam Press Release Survei Nasional bertajuk Dinamika Psikologis Masyarakat: Pilihan Politik dan Isu Jelang Pemilu pada Jumat (19/1/2024).

"Apakah kalau kemungkinan anda terima juga sembako, amplop, dan seterusnya itu akan mengubah pilihan anda? Jawabannya tidak," kata dia.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Yakin Pilpres 2024 Bakal Terjadi Dua Putaran

"Ini berita bagus. Jadi para penyogok sembako nggak usahlah nyogok-nyogok. Menurut responden dia tidak akan mengubah pilihannya. 81,2 persen menyatakan tidak akan mengubah walaupun ada pembagian sembako," sambung dia.

Survei juga memotret penilaian responden terkait persepsi mereka terhadap politik uang.

Ia mengatakan 62,2 persen responden memandang pembahian sembako sama dengan politik uang.

Sedangkan 34,5 persen responden mengatakan pembagian sembako bukan politik uang.

Sementara itu, sebanyak 2,4 persen responden menyatakan tidak tahu.

Baca juga: 8 Hasil Survei Terbaru Ungkap Siapa Paling Berpeluang Lawan Prabowo Jika Pilpres Digelar 2 Putaran

"Kita tanya juga, apakah misalnya kalau ada pembagian sembako yang marak di mana-mana itu entah dilakukan caleg, capres, dan seterusnya, apakah itu sama dengan politik uang?" kata Hamdi.

"Responden mengatakan itu politik uang, 62,2 persen. Hanya 34,5 persen yang mengatakan itu bukan politik uang," sambung dia.

Metodologi yang Diklaim

Survei dilakukan sehari setelah Debat Ketiga Pilpres yakni pada rentang waktu 8 Januari 2024 sampai 16 Januari 2024.

Survei menggunakan menggunakan metode multistage random sampling.

Jumlah sampel sebanyak 1.810 responden yang berasal dari 34 Provinsi dengan proses pengambilan data secara tatap muka dengan pengisian menggunakan mobile apps.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.810 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error atau MoE) sekitar ±2.30 persen pada tingkat kepercayaan 95%.

Terdapat tiga provinsi dengan oversampling yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Survei juga memotret sejumlah hal yakni kinerja pemerintah saat ini, kepercayaan terhadap berbagai instansi yang ada, berbagai isu dalam pemilu seperti kontroversi putusan MK, penetapan Gibran sebagai cawapres, politik dinasti, pemilihan satu atau dua putaran, aktivitas politik, pengaruh debat, serta potensi kecurangan dalam pemilu dan respon emosi masyarakat terhadap berbagai pasangan capres dan cawapres.