TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD bakal mendorong adanya transparansi data. Hal ini merupakan dasar yang penting bagi pemberantasan korupsi maupun praktik pembalakan liar, hingga penguasaan lahan tambang ilegal.

Hal tersebut disampaikan Mahfud pada Debat Keempat antar Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Minggu malam (21/1/2023).

Menurutnya, persoalan konflik dan krisis sumber daya alam dan energi di Indonesia, harus diselesaikan secara menyeluruh, sejak dari hulu persoalan.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Terjadi Deforestasi Masif di Indonesia, 23 Kali Luasnya dari Pulau Madura

“Hulunya adalah informasi terkait agraria, dan kehutanan, itu hulunya,” ungkap Mahfud.

Berdasarkan pengalamannya, Mahfud mengungkap dalam sidang-sidang yang membahas soal penguasaan lahan kerapkali berlangsung tertutup.

“Tidak pernah mau dibuka siapa yang punya lahan ilegal sebelah sana, dibuat daftar tidak ada,” ungkapnya.

Baca juga: Mahfud MD Singgung Pentingnya Keterbukaan Informasi Agraria untuk Berantas Korupsi Tambang

Sebaliknya, masyarakat yang telah memiliki data legal, masih terus terancam. “Semuanya tidak bisa lagi berdalih dengan alasan rahasia, karena ini konsekuensinya terjadi perampasan tanah rakyat, menyerobot kebun sawit,” tambah Mahfud.

Di dalam analisis itu, jelas Menkopolhukam ini, terjadi permainan buruk. “KPK saja menyebutkan ini selalu saja melibatkan aparat dan pejabat,” jelasnya lagi.

Di sisi lain, Mahfud mencatat terdapat 2.500 tambang ilegal, belum lagi yang tidak tercatat. “Bahkan dalam 10 tahun, deforestasi Indonesia telah mencapai 23 juta hektar, itu seluas Korea Selatan, 23 kali luas Pulau Madura tempat saya lahir,” kata Mahfud.

Diperlukan Komitmen dan Keberanian

Mahfud MD menegaskan, diperlukan komitmen dan keberanian untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Mahfud menyampaikan hal itu pada Debat Keempat Pilpres 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Debat bertema Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup, Energi, Sumber Daya Alam, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa, diikuti 3 Cawapres, yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Dalam pemaparannya, Cawapres yang diusung partai politik PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo, menyebut bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan di bumi, akibat tingkah laku manusia di darat dan laut.

Baca juga: Momen Cak Imin dan Mahfud MD Kompak Sentil soal Food Estate di Debat Cawapres

Kerusakan itu ditunjukkan Allah agar manusia sadar bahwa mereka sudah merusak alam. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, dan keberanian untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup berkelanjutan.

“Saya yakin, ini tidak mudah tapi ada dua hal penting yakni komitmen dan keberanian,” katanya.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut bahwa saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), pada 16 juni 2011 pernah membuat vonis bahwa sumber daya alam untuk memihak rakyat ukurannya ada empat.

“Pada 16 Juni 2011, sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, saya membuat vonis bahwa sumber daya alam untuk memihak rakyat ukurannya ada empat. Satu, pemanfaatan; dua, pemerataan; tiga partisipasi masyarakat; empat penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan leluhur,” jelas Mahfud.

Dia menegaskan, pasangan Ganjar-Mahfud akan menggunakan tolok ukur itu.

“Saya tidak melihat pemerintah menggunakan tolak ukur itu,” kata Mahfud sambil menguraikan bahwa kondisi saat ini adalah investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita, dan kemudian sumber daya alam menjadi sumber sengketa.

Dia juga menyinggung proyek Food Estate yang merusak lingkungan dan dianggap publik gagal.

“Yang benar saja, rugi dong kita,” pungkasnya.