TRIBUNNEWS.com - Calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, menjawab 'koreksi' lawannya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Mahfud MD, di debat kedua cawapres, Minggu (21/1/2024).

Diketahui, Gibran mengungkapkan pihaknya akan melanjutkan program reforma agraria untuk memusnahkan konflik dan mafia tanah.

Program itu salah satunya adalah redistribusi tanah.

"Sekarang sudah ada program redistribusi tanah, tanah-tanah HGU dan lain-lain disimpan di bank tanah, untuk didistribusikan ulang, ke pengusaha lokal, petani lokal," kata Gibran dalam debat kedua cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu.

Menanggapi jawaban Gibran itu, Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama mengatakan program redistribusi hingga saat ini belum berjalan.

"Reforma agraria itu ada tiga, satu legalisasi, dua redistribusi, tiga pengembalian klaim-klaim atas hak tanah."

"Saat ini, baru legalilasi program reforma agraria yang terwujud, redistribusi belum dapat," komentar Mahfud.

"Pemerintah punya Perpres 86 Tahun 2012 yang menetukan lokasi prioritas. Laksanakan itu dulu, maka akan terdistribusi hak-hak tanah," timpal Cak Imin.

Gibran lantas menjawab, saat ini pemerintah sudah melaksanakan perjanjian kerja sama (MoU) antara Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian ATR.

Hal ini dilakukan agar program redistribusi tanah bisa dipercepat, terutama untuk tanah-tanah yang bermasalah.

Karena itu, menurut Gibran, masalah redistribusi bisa segera terselesaikan karena adanya MoU tersebut.

Baca juga: Mahfud MD: Sulit Bongkar Korupsi di Pertambangan, Informasinya Tertutup

"Tentunya untuk mengakselerasi proses redistribusi tanah ini kan sudah MoU antara MA dengan Kementerian ATR."

"Sehingga bisa mempercepat proses redistribusi tanah ke depan, terutama tanah-tanah yang masih bermasalah, HGU juga."

"Jadi ke depan yang namanya pengadilan untuk masalah pertanian ini bisa diselesaikan karena ada MoU MA dan Kementerian ART."

"Permasalahan kita selesaikan di pengadilan, bank tanah, lalu diredistribusikan ke masyarakat setempat atau pengusaha lokal," tutur Gibran.

Gibran: Kuncinya adalah Digitalisasi

Lebih lanjut, Gibran berpendapat kunci utama untuk merampungkan reforma agraria adalah dengan digitalisasi.

Gibran mengatakan, digitalisasi sudah mulai diterapkan, yakni mengenai database mengenai garis-garis wilayah di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurutnya, dengan adanya digitalisasi, maka konflik atau mafia tanah bisa terhindarkan.

Selain digitalisasi, Gibran menyebut one map policy juga menjadi salah satu faktor penting untuk menyelesaikan reforma agraria.

"Reforma agraria akan kita lanjutkan dan kita kuatkan. Saya dan Pak Ganjar sempat mendapatkan predikat kota lengkap di Kota Solo."

"Garis-garis wilayah tanah sudah ter-capture, sehingga mengurangi konflik tanah, mafia tanah karena sudah ter-capture secara digital di BPN."

Baca juga: Cak Imin Sebut Terjadi Hilirisasi Ugal-ugalan, Tak Signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

"Kunci utama di sini adalah digitalisasi," urai Gibran.

"One map policy (juga) penting untuk menyelesaikan reforma agraria. Untuk mengurangi sengketa tanah, mafia tanah, karena database-nya digital, batas-batas tanah ter-capture di database," lanjut dia.

Diketahui, debat kali ini mengusung tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Sebanyak 11 panelis dijadwalkan hadir dalam debat cawapres malam ini.

Delapan dari 11 panelis diketahui berasal dari akademisi, berikut daftarnya:

1. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H (Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanuddin).
2. Dr. Arie Sujito, SP M.Si, (Sosiolog Pedesaan/Dosen Fisipol UGM).
3. Prof. Dr. Arif Satria, SP. MSi (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Rektor Institut Pertanian Bogor).
4. Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).
5. Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energi/Direktur Eksekutif Institute Presedential Services Reform).
6. Prof. Dr. Ir. Haryadi Kartodihardjo, MS (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanaan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor).
7. Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, M.Sc, (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu).
8. Rukka Sombolinggi, SP, M.A (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat).
9. Prof. Sudharto, P. Hadi, Ph.D, (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015).
10. Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, M.A, (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
11. Ir. Tubagus Furqon Sofhani, M.A, Ph.D (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institute Teknologi Bandung).