TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Univeristas Airlangga (Anair) Airlangga Pribadi Kusman menilai wajar bila demokrasi elektoral di Indonesia mendapat sorotan media asing.

Menurutnya, landscape sistem politik di sejumlah negara berkembang yang sebelumnya mengalami transisi politik dari otoritarianisme ke demokrasi tidak hanya menjadi studi para ilmuwan politik tetapi juga mendapat atensi sejumlah media asing.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi daring yang digelar Forum Intelektual Muda pada Jumat (19/01/2024) malam.

Diskusi itu mengusung tema; "Menyikapi Media Asing yang Soroti Dinasti Politik di Pilpres 2024: Jokowi di Ujung Tanduk?"

Ia menjelaskan, proses demokrasi yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara sahabat memang tidak pernah lepas dari sorotan media asing.

Baca juga: Debat Cawapres di mana? Ini Lokasi Debat Keempat Pilpres 2024 dan Link Nobar

Perkembangan politik di Indonesia juga menjadi kajian politik internasional.

Secara umum, Airlangga menyebut bahwa demokrasi Indonesia mendapatkan apresiasi dari belahan dunia terjadi tahun 1990 hingga 2000-an.

Saat itu, Indonesia dinilai berhasil keluar dari masa transisi hingga ke masa konsolidasi demokrasi.

Sebaliknya, akhir-akhir ini, sorotan media asing terhadap Indonesia antara lain menyebut demokrasi melemah, bahkan mengalami penurunan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan situasi itu disebabkan karena munculnya politik dinasti.

Baca juga: Desak Anies Ditiru Paslon Lain, Tim Ubah Bareng Bangga Berhasil Menjadi Game Changer di Pilpres 2024

Dia menegaskan bahwa politik dinasti berbeda dengan politik family.

Dalam demokrasi, family politik diperbolehkan seperti mantan presiden punya anak yang berkarir di politik.

Sementara dinasti politik, seseorang yang berkuasa melawan konstitusi demi memuluskan kepentingan politik keluarga.

Menurutnya Politik dinasti adalah ketika pemimpin di suatu negara mendistribusikan kekuasan dan kemakmuran berpijak pada kedekatan kekeluargaan seperti yang berlangsung pada model monarkhi atau kerajaan dinasti.