Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan Joko Widodo (Jokowi) harus cuti dari jabatannya sebagai presiden bila berkampanye untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Awiek mengatakan, secara undang-undang (UU) seorang presiden memang tidak dilarang berkampanye sepanjang tak menggunakan fasilitas negara.

"Ya kalau mengacu ke UU kan memang presiden boleh ikut kampanye asalkan cuti tidak menggunakan fasilitas negara," kata Awiek saat dikonfirmasi, Rabu (24/1/2024).

Dia menuturkan, Jokowi memang ayah dari Gibran.

Sehingga, tak masalah jika memiliki preferensi politik pribadinya.

Baca juga: Pengamat Soroti Pernyataan Presiden Boleh Memihak: Semestinya Jokowi Tunjukkan Sikap Negarawan

Namun, Awiek menegaskan, Jokowi tak bisa menggunakan institusi negara untuk memenangkan putranya.

"Tapi memang yang perlu dihindari adalah konflik kepentingan menggunakan instrumen institusi kepresidenan. Itu yang harus dihindari," ujar Direktur Eksekutif Komunikasi Politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD ini.

Dia mengungkapkan, pihaknya menghormati pilihan politik Presiden Jokowi jika mendukung Prabowo-Gibran.

Baca juga: Soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Anies Pilih Persilakan Rakyat untuk Menilai

"Tapi kita tetap menghormati pilihan politiknya. Orang punya pilihan politik. Kita kan tetap pada fokus pak Ganjar sebagai org yang replika kepemimpinan dari Jokowi," ucap Awiek.

"Meskipun beliau bukan anak biologis dari Jokowi, tapi penerus yang paling pas yang paling punya kemiripan yaitu Pak Ganjar, bukan Pak Prabowo," lanjut dia.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu).

Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non politik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.