“Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 600 hektar lahan  yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif,” jelas Mentan.

Diketahui, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pertahanan melakukan penanaman jagung di lokasi food estate Gunung Mas seluas 10 hektar, disamping tanaman singkong yang lebih dulu ditanam Kemenhan.

Mentan melanjutkan, lahan food estate Gunung Mas sangat potensial. Berdasarkan hasil ubinan panen jagung ini telah mencapai hasil 6,5 ton per hektar. 

“Untuk sebuah lahan bukaan baru, lahan ini sudah mampu memberikan produksi yang baik. Kuncinya adalah penggunaan benih yang unggul, irigasi dan pemupukan yang optimal. Kita lihat hasilnya saat ini,” jelas Amran.

Ia menyatakan panen jagung ini membuktikan bahwa teknologi pertanian yang diterapkan telah tepat dan sesuai dengan harapan.

Amran mengklaim, sejak awal dilantik dirinya optimistis mampu menggarap lahan Food Estate tersebut. 

"Kami tidak ragu karena teknologi pertanian kita sudah demikian maju. Kami harapkan segera dapat diikuti panen-panen selanjutnya,” paparnya.

Saat ini Food estate di Indonesia yang dikerjakan pemerintah berada di Humbang Hasundutan seluas 418,29 hektar. 

Juga ada di Temanggung dan Wonosobo seluas 907 hektar telah berhasil panen komoditas hortikultura, dan Kalimantan Tengah berhasil melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan hingga mampu panen padi dengan produktifitas 5 ton/ha. Kemudian di Sumba Tengah NTT dan kabupaten Keerom Papua yang telah mampu panen raya jagung seluas 500 hektar.

Sebelumnya, dalam perhelatan debat pilpres keempat lalu, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03 Mahfud MD menilai proyek food estate yang dicanangkan Presiden Jokowi tidak perlu dilanjutkan, lantaran gagal dan merusak lingkungan.

 "Maka kami punya program petani bangga bertani, di laut jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan," kata Mahfud.

4. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Senada dengan Luhut, Bahlil menjelaskan bawa, hilirisasi disektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Sehingga hilirisasi yang disebut ugal-ugalan tidak ada. 

"Jadi kalau sudah memenuhi standar, di mana ugal-ugalannya?," kata dia di kantornya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).