"Bila nanti presiden memihak, kami akan menunggu respons dari Bawaslu," kata Usamah kepada wartawan, pada Rabu (24/1/2024).

Menurutnya, Bawaslu akan menimbang kadar pelanggaran Jokowi seandainya presiden melanggar etika netralitas jelang Pilpres 2024.

Meski begitu, Usamah menilai Jokowi belum menyatakan dukungannya.

"Belum ada rencana ke sana sih (melaporkan Jokowi). Kita masih berharap Bawaslu bisa bertindak dulu, kami memberikan waktu dulu lah," ungkapnya.

Baca juga: Presiden Diduga Dukung Prabowo-Gibran, Pengamat: Yang Ingin Jokowi Netral Cuma Mimpi di Siang Bolong

Respons TPN Ganjar-Mahfud MD

Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menilai pernyataan Jokowi tersebut, berpeluang menjadi bola liar di masyarakat.

Juru bicara TPN, Chico Hakim, menilai anggapan masyarakat soal Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental.

Seperti diketahui, Gibran Rakabuming Raka (putra Jokowi) merupakan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 mendampingi Prabowo Subianto.

"Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain, yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon (pasangan calon) yang kebetulan di situ ada putra kandungnya," kata Chico, Rabu (24/1/2024).

Meski demikian, Chico menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara Undang-Undang (UU).

Diketahui, Jokowi menyatakan pandangannya, bahwa setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

Jokowi mengatakan, sebagai pejabat boleh berkampanye, termasuk Presiden.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja."

“Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

“Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh,” imbuhnya.