TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, bersuara soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang presiden diperbolehkan kampanye dan memihak.

Ditemui di Stadion H Dimurthala, Banda Aceh, Anies membiarkan masyarakat menilai sendiri pernyataan Jokowi .

Menurut Anies, satu di antara agenda perubahan yang diusungnya adalah mengembalikan marwah kepemimpinan seorang presiden. 

"Ini agenda perubahan kita. Sehingga kepala negara betul-betul menjadi kepala dari seluruh proses kenegaraan," kata Anies, dikutip dari Serambinews.com, Sabtu (27/1/2024).

"Yang menunjukkan sikap kenegarawanan. Kita gagasan perubahan salah satunya itu," imbuhnya.

Dengan agenda perubahan, Anies ingin menghentikan situasi pemerintahan yang kurang baik di Indonesia. 

"Sehingga muncul suasana negeri ini yang kurang elok. Tapi ini semua akan dikembalikan ke rakyat untuk menilai. Apakah situasi ini mau diteruskan atau harus ada perubahan," ujarnya.

Terkait pernyataan Jokowi yang kini menuai kontroversi, Anies menganggapnya sebagai dampak dari pemimpin yang tidak bersikap negarawan.

Anies berjanji, agenda perubahan akan mengambalikan marwah kepemimpinan yang saat ini sudah menipis.

"Ini salah satu efek apabila kita tidak menempatkan kepemimpinan nasional sebagai posisi negarawan, tetapi sebagai salah satu, pendukung salah satu penyorong, ya akhirnya muncul suasana negeri ini yang kurang elok rasanya," tandasnya.

Mengutip dari TribunPadang.com, Anies juga sempat meminta para ahli hukum tata negara untuk memverifikasi pernyataan Jokowi.

Anies menyebut, Indonesia adalah negara yang tunduk pada aturan hukum.

"Sehingga ini bukan soal selera, setuju atau tidak setuju, tapi soal benar atau salah, ini sesuai aturan hukum atau tidak?" ujar dia diwawancarai wartawan usai kampanye akbar di Lapangan Parkir GOR Haji Agus Salim Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (25/1/2024).

Baca juga: Ganjar Soal Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Salam 2 Jari: Perlu Diklarifikasi ke Publik

"Jangan negeri ini diatur pakai selera dan perasaan, serta pandangan subjektif, tapi diatur pakai aturan hukum," tambah Anies.

Klarifikasi Jokowi

Setelah menuai kritikan pedas, Jokowi tampil ke publik untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataan presiden boleh kampanye.

"Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Jumat.

Sammbil menunjukkan lembaran kertas besar bertuliskan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Jokowi menyebut pernyataannya itu sesuai undang-undang yang berlaku.

"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas," ungkapnya.

Baca juga: Anies Yakin Gagasan Perubahan Menguat setelah Luhut dan Bahlil Sindir Tom Lembong

Oleh sebab itu, Jokowi meminta pernyataannya itu tidak diinterpretasikan ke mana-mana oleh media.

Ia juga menegaskan bahwa hak kampanye juga diiringi syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi.

Yakni, tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengambil cuti ketika kampanye.

"Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara," tegasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Serambinews.com dengan judul Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Presiden Bisa Kampanye,Anies: Kita Kembalikan ke Rakyat untuk Nilai, dan TribunPadang.com dengan judul Respons Anies Soal Presiden Boleh Memihak: Jangan Negeri Ini Diatur Pakai Selera dan Perasaan

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Theresia Felisiani, Serambinews.com/Indra Wijaya, TribunPadang.com/Wahyu Bahar)