Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko memaparkan sejumlah gagasan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut dua dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia.

Pertama kata Budiman yakni meningkatkan literasi digital.

Ia mengatakan melalui literasi digital maka aspek-aspek yang selama ini bertentangan dalam dunia pendidikan bisa berekonsiliasi.

Misalnya pertumbuhan dengan pemerataan, kualitas dan akseptabilitas.

Baca juga: Tegaskan Pentingnya Pendidikan, Jokowi: Bapak Saya Saat Itu Bukan Orang Berpunya

Ia mengatakan digital adalah cara yang terbukti bisa mengakurkan dua hal yang saling bertentangan dalam semua aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek politik, aspek ilmu pengetahuan.

"Oleh karena itu, digital, bagi pasangan 02 ditetapkan program yang penting salah satunya terkait literasi digital karena kita tahu bahwa itulah alat mistar untuk mengukur apakah seseorang punya akses yang berkualitas," katanya dalam diskusi bertajuk"Masa Depan Pendidikan Berbudaya Digital," di Graha Binaraksa, Jakarta Selatan, Minggu, (28/1/2024).

Budiman mengatakan tradisi kebijakan dunia pendidikan di Indonesia selalu berubah-ubah.

Ketika ada keinginan untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka aspek pemerataan dikorbankan.

Prabowo-Gibran, kata Budiman, akan memperbaiki sistem pendidikan dengan seamless system tanpa batas.

Hal itu bisa dilakukan dengan cara kerja yang membutuhkan kekenyalan. Itu menjadi penting karena pendidikan di Indonesia terbilang tradisional, birokratik, dan analog.

"Ini yang mau kita pecahkan dengan literasi digital bukan literasi yang yang cuman diartikan melek digital, bukan sekedar literasi yang komputasi tapi digital sehingga orang masuk ke dalam cara pikir, cara pandang, belajar tentang dunia digital dan belajar secara digital itu tekanan dari program itu," katanya.

Namun hal itu kata Budiman perlu kolaborasi. Pasalnya sistem pendidikan di Indonesia kaku.

Kolaborasi yang dilakukan yakni antara lembaga pendidikan publik atau negri dengan swasta.