Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden RI (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyoroti soal praktik outsourcing atau pihak ketiga dalam iklim kerja di Indonesia.

Menurut Anies Baswedan, praktik outsourcing harus dihentikan jika kondisinya terus membuat pekerja rugi.

"Jadi kami melihat pratik ini bukan praktik yang patut diteruskan," kata Anies dalam agenda Desak dan Slepet Amin di Hall A, JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Anies menilai, sejatinya outsourcing sah-sah saja diberlakukan jika memang mekanismenya fair untuk para pekerja dan perusahaan outsourcing.

Karenanya, dia menyebut, jika praktik ini dilanggengkan harus ada badan di suatu kementerian yang memiliki fokus dalam pemantauan praktik outsourcing ini.

"Ini untuk memastikan bahwa ada tunjangan, ada pemenuhan hak-haknya dengan baik, tidak bisa PHK semaunya dan seluruh kewajiban yang harus ditunaikan perusahaan itu terlaksana," kata dia.

Baca juga: Agenda Capres Hari Ini: Anies dan Ganjar Sibuk Kampanye, Prabowo Makan Bakso Bareng Jokowi

Atas hal itu, kata Anies, jika pun nantinya program atau praktik outsourcing ini dilanjutkan, maka bukan tidak mungkin pihaknya akan melibatkan beberapa pihak termasuk serikat pekerja.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai sejatinya praktik outsourcing tidak menjadi masalah jika penerapannya fair.

Baca juga: Siap Hadapi Debat Terakhir 4 Februari 2024, Anies: Lihat Kami Pakai Kostum Apa

"Lalu ke depan lagi-lagi kitai ingin melibatkan Serikat buruh, pakar, lintas bidang pengusaha untuk mengatur praktik outsourcing yang baik, fair," kata dia.

"Jadi bukan outsourcing itu selalu bermasalah, tidak, tapi outsourcing yang tak fair yang tidak memberikan manfaat yang setara bagi kedua belah pihak," tukas Anies.