TRIBUNNEWS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui dirinya memang beberapa kali menerima ajakan kampanye Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Jokowi saat disinggung mengenai putra bungsunya sekaligus Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang mengajak berkeliling daerah untuk kampanye.

Menanggapi hal itu, Jokowi memilih mengurungkan niatnya untuk ikut kampanye karena banyak pihak yang protes.

Protes itu, kata Jokowi, terkait pernyataannya mengenai undang-undang Pemilu soal presiden yang boleh ikut kampanye.

"Oh iya, saya sudah diajak (kampanye) bolak-balik, tapi sekali lagi, saya menyampaikan undang-undang saja, Undang-undang Pemilu saja, sudah ramai," kata Jokowi usai makan bakso bersama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, di Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1/2024).

Diketahui, Jokowi saat ini menjadi sorotan usai memberikan pernyataan mengenai presiden dan menteri boleh memihak, juga ikut kampanye, dalam gelaran Pemilu 2024.

Menurut Jokowi, presiden dan menteri juga memiliki hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh."

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," lanjut dia.

Menurut Jokowi, yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

Baca juga: 3 Kali ke Jateng di Bulan Januari, Istana Bantah Kunjungan Jokowi ke Kandang Banteng untuk Kampanye

"Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkasnya.

Klarifikasi Jokowi

Mengenai pernyataannya tersebut, Jokowi memberikan klarifikasi di hadapan awak media lewat video yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/1/2024).

Jokowi mengatakan, ia menyampaikan pernyataan soal presiden dan menteri boleh ikut berkampanye karena menjawab pertanyaan dari awak media.

Karena itu, ujar Jokowi, ia lantas menjelaskan aturan mengenai menteri dan presiden boleh ikut berkampanye.

"Itu kan ada pertanyaan dari wartawan, mengenai menteri boleh kampanye atau tidak."

"Saya sampaikan, ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jelas, menyampaikan di Pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye."

"Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai UU Pemilu, jangan ditarik kemana-mana," urai Jokowi kepada awak media.

Lebih lanjut, Jokowi menerangkan, aturan mengenai presiden diizinkan ikut kampanye juga termuat dalam Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017.

"Kemudian juga Pasal 281 juga jelas, bahwa kampanye yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, harus memenuhi ketentuan," imbuh dia.

Ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

• Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan.
• Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Karena itu, Jokowi meminta agar pernyataannya itu tidak diinterpretasikan secara sembarangan.

"Sudah jelas semuanya kok (aturan presiden boleh ikut kampanye). Jangan diinterpretasikan kemana-mana," tukas Jokowi.

Baca juga: Jawaban Jokowi Soal Prabowo Bilang Dirinya Tim Jokowi: Urusan Koalisi Jangan Ditanyakan ke Saya

TPN Ganjar-Mahfud: Jokowi Bukan Negarawan

Menanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak dan ikut kampanya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menganggap ayah Gibran Rakabuming Raka itu bukan seorang negarawan.

Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menduga pernyataan Jokowi itu disampaikan usai elektabilitas Prabowo Subianto-Gibran mengalami penurunan.

"Memang sekarang lagi ramai euforia dari Presiden Jokowi yang semakin gelisah tampaknya karena ada stagnansi (hasil survei) dan bahkan kecenderungan turunnya elektabilitas Prabowo-Gibran," kata Chico dalam acara "Gerak Cepat Indonesia Unggul" yang digelar Ganjarian Spartan Swiss secara daring pada Minggu (28/1/2024).

Menurutnya, Jokowi panik akibat hasil survei tersebut, sehingga membuat pernyataan bersama Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Chico menegaskan, memang secara undang-undang (UU) tidak ada aturan yang melarang presiden untuk berkampanye.

Namun, Chico menyebut, melalui pernyataan itu menggambarkan siapa sosok Jokowi sebenarnya.

"Di situ kan kita bisa lihat bahwa sosok Jokowi ini adalah akhirnya manusia biasa."

"Dia hanyalah politisi biasa, dia bukan seorang negarawan yang selama ini kita anggap beliau berada dalam posisi itu," ujar Chico.

Chico tak memungkiri selama Jokowi memimpin Indonesia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur terbilang sukses.

"Tetapi, tidak dapat menahan diri untuk tidak bernafsu berkuasa lebih dari 2 periode."

"Dan ketika gagal untuk 3 periode, dia mencalonkan anaknya (Gibran) untuk maju," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Igman Ibrahim/Fersianus Waku)