TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Capres dengan nomor urut 01, Anies Baswedan menjanjikan perbaikan ekonomi rakyatnya kalau kelak terpilih jadi Presiden RI.

Dalam acara Desak Anies dan Slepet Imin di JI Expo Hall A, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024) menjanjikan sejumlah harapan pada masyarakat terutama para buruh di Indonesia.

Janji-janji tersebut antara lain:

1. Kaji Ulang UU Ciptaker

Anies menegaskan berkomitmen mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja.

"Agar aturan-aturan yang di undang-undang tidak memberikan rasa keadilan bisa dikoreksi untuk memberikan rasa keadilan. Dan kita tahu bahwa ini disusun untuk menciptakan lapangan pekerjaan," ujar Anies.

Baca juga: TERBARU, 5 Hasil Survei Elektabilitas Capres 2024, Anies, Prabowo dan Ganjar Siapa Terkuat?

Anies mencoba membandingkan data statistik di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. Pada era SBY kata dia mampu menurunkan tingkat pengangguran hingga mencapai 5,3 persen.

"Di era pak Jokowi turunnya hanya 0,73 persen. Artinya ada indikator yang menunjukkan bahwa usaha penciptaan lapangan pekerjaan itu pun tidak terjadi dengan aturan yang seperti ini," katanya.

Anies mengatakan hal yang tidak kalah penting semua pihak tidak bisa menerima ketika pemenuhan hak pesangon pada korban PHK tidak diberikan.

Pemerintah kata Anies tidak boleh abai dalam hal ini. "Pemerintah harus memastikan pemenuhan hak hak itu terjadi. jadi kami ingin memastikan review atas omnibus law atau uu. Insya Allah akan kami lakukan dan kita kerja bersama-sama untuk memastikan itu terjadi," ujarnya.

2. Tingkatkan Kesejateraan Pengemudi Ojol

Anies Baswedan, berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol). Beberapa caranya, ialah dengan membuat regulasi khusus serta memberikan BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk masyarakat yang melakoni profesi tersebut.

"Pada prinsipnya, negara harus hadir untuk membantu jaminan kerja dan kesehatan kepada semua yang bekerja di industri ojol. Bahkan dalam catatan kami, semua regulasi yang terkait dengan ini harus disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata Anies.

Regulasi tersebut, kata Anies, salah satunya termasuk menyusun standar safety atau keamanan bagi pengemudi ojol. Mesti ada batasan waktu kerja bagi mereka, sehingga sekaligus juga bisa meminimalisasi kecelakaan akibat kelelahan.

Tidak hanya itu, Anies juga berencana untuk membuat semacam BPJS Ketenagakerjaan khusus pengemudi ojol. Serta, memberikan program pemerintah berupa subsidi pendidikan seperti KIP dan KIPK untuk masyarakat ang menjalani profesi tersebut.

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menjelaskan bahwa rencana-rencana tersebut adalah bagian dari komitmennya untuk meningkatkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa pengemudi ojol mestinya memang memiliki hak berserikat.

"Negara tidak boleh absen, justru harus hadir dan menyusun regulasi untuk para pekerja ojol," tutupnya.

3. Bentuk Badan Khusus untuk Pastikan Hak Buruh Terpenuhi

Anies Baswedan yang mendapat pertanyaan tentang komitmen untuk memperjuangkan hak-hak buruh menegaskan akan mengkonkritkan komitmen tersebut dengan membentuk badan khusus untuk menangani hak-hak buruh.

“Kami insya Allah berkomitmen untuk memastikan agar ada badan khusus, unit khusus yang tugasnya merespons laporan-laporan tentang hak-hak yang tidak dipenuhi. Yang tugasnya memastikan hak-hak itu dipenuhi, karena itu ada di dalam kontrak, itu ada di dalam aturan dan itu harus dilaksanakan,” ujar Anies.

Baca juga: Gus Mus Tegaskan Tugas NU Menangkan Indonesia, Bukan Capres

Menurut Anies, pemerintah tidak boleh abai terhadap hak buruh.

“Saya menemukan di kota-kota yang jauh dari Jakarta yang seringkali perhatian media kecil, media sosial kecil, sehingga Ketika terjadi penyimpangan dan pemerintah itu abai, buruh tidak berbuat apa-apa. Lapor ke pemerintah setempat pun tidak direspons. Ngomong di media sosial tidak jadi trending topic dan kalau ketahuan bisa jadi masalah,” kata dia.

Karena itu, kata Anies, kalau ada hari ini yang datang pakai masker, hargai, karena belum tentu itu memudahkan yang bersangkutan kalau membuka masker. “Dengan cara begitu kita melindungi,” pungkas Anies.

4. Siapkan Sanksi yang Menjerakan ke Perusahaan

Tentang kontrak kerja tidak berkeadilan, seperti dikontrak tetapi dibayar harian, Anies menegaskan komitmennya bahwa negara harus hadir menghadapi persoalan tersebut.

“Problem yang dialami ini jamak sekali dan posisi tawar buruh itu amat kecil, sehingga ketika mengungkapkan ketidakadilan, justru bisa dapat hukuman. Sanksi macam-macam, termasuk diberhentikan dan kemudian tidak bisa berbuat apa-apa,” kata dia.

Oleh sebab itu, kata Anies, kami sampaikan negara harus hadir dan negara harus berpihak kepada keadilan.

“Tidak perlu memusuhi pengusaha, tidak perlu memusuhi buruh, tetapi harus negara itu adil. Adil itu artinya apa? Kalau ada kontrak, kontrak itu harus dijalankan. Kalau kontrak tidak dijalankan, maka negara hadir memaksa kontrak itu harus dilaksanakan,” tegas dia.

“Kita harus memastikan, saya sampaikan tadi badan, untuk ada pelaporan yang bisa melindungi identitas pelapornya. Kami sering lakukan itu di Jakarta. Ada namanya (aplikasi) Jaki di mana orang bisa melaporkan dan identitas pelapornya tidak terekspos, sehingga bisa aman,” ujar Anies.

Dengan cara begitu, kata Gubernur Jakarta 2017-2022, maka problemnya diselesaikan, pelapornya terselamatkan.
“Insya Allah itu akan kita lakukan sama-sama dan kita perlu pastikan jenis-jenis sanksi yang menjerakan agar mereka yang bertindak tidak adil, itu kapok untuk bertindak tidak adil,” ujar Anies.

5. Alihkan Upgrade Infrastruktur Mikro untuk Kesejahteraan Rakyat

Anies Baswedan mengungkap anggaran untuk kesejahteraan rakyat mengungkapkan pembangunan infrastruktur bukan sesuatu yang salah.

“Infrastruktur itu baik. Yang harus terjadi adalah seimbang. Mana infrastruktur besar, infrastruktur makro dan mana infrastruktur mikro. Kita membutuhkan pembangunan infrastruktur mikro, supaya masyarakat merasakan fasilitas yang mereka langsung rasakan dampaknya,” kata Anies.

Infrastruktur makro misalnya, ujar dia, adalah jalan tol, pembangunan rel kereta, pelabuhan. Sedangkan infrastruktur mikro itu seperti air ke setiap rumah, saluran gas, dan saluran pembuangan limbah.

“Kami melihat selama ini lebih diberikan ke infrastruktur makro dan kurang ke infrastruktur mikro. Menurut kami mikronya harus ditingkatkan, supaya keluarga-keluarga bisa merasakan dampak dari pembangunan itu,” papar Anies.

Alokasi anggaran untuk upgrade perkantoran, kata Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu, sudah harus dihentikan dulu.

“Pemerintah sudah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk meningkatkan keindahan kantor-kantor pemerintahan. Belinya itu dengan bahan-bahan yang mahal-mahal. Gedung yang sudah baik-baik dipoles, ditambahin. Saya pernah lihat gedung pemerintah, gedungnya baik-baik saja. Begitu lewat berapa bulan, ganti seratus persen cover kacanya,” ungkap dia.

Menurut Anies, kalau uang itu dibelikan timbangan untuk posyandu, maka kita akan merasakan manfaat jauh lebih baik.

“Upgrade-upgrade itu dialokasikan untuk infrastruktur pelayanan kesra, mulai kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan keagaamaan. Itu yang harus kita berikan prioritas pada pembangunan infrastruktur. Nah, upgrading juga terjadi pada pembangunan ibu kota. Kita masih bisa berkantor di sini, bikin lagi kantor di IKN. Itu sebetulnya kita lagi upgrading kantor. Ini menurut hemat kami jangan dilakukan di saat kebutuhan dasar belum terpenuhi,” pungkas Anies.