Dia lantas mengatakan, pernyataannya tersebut boleh dibantah, termasuk oleh menteri-menteri.

"Ini boleh kalau ada yang mau bantah boleh, soalnya saya Wakil Ketua DPR, sama-sama tahu data. Soalnya, yang debat siapa, yang membantah orang lain," kata Muhaimin yang disambut riuh relawan yang hadir.

"Kalau kamu yang debat sama saya, ya kamu yang harus bantah. Jangan minta tolong orang lain untuk membantah pendapat saya. Jangan pernah ngaku pemuda kalau kamu bersembunyi di balik ketiak para opa-opa yang lain," kata dia.

Sebagai informasi, Muhaimin sejak debat cawapres berakhir memang terus "berbalas pantun" dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (76) ihwal program hilirisasi yang dijalankan ugal-ugalan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Awalnya, isu ini bermula tatkala Cak Imin, dalam debat keempat Pilpres 2024 pada 7 Januari silam, menyebut bahwa program tersebut banyak berdampak negatif karena tidak dilakukan secara cermat.

Akibatnya cukup serius, dari kerusakan lingkungan hingga ledakan berulang kali di lokasi smelter yang menyebabkan korban jiwa tak sedikit.

Cak Imin juga menyinggung soal tenaga kerja asing yang begitu mendominasi di proyek-proyek hilirisasi pemerintah.

Ia juga juga menyinggung soal program hilirisasi yang tidak berkontribusi banyak pada rakyat di Sulawesi.

"Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13 persen, tinggi sekali tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan, sementara ilegal tetap berlangsung lanjut," beber Cak Imin dalam debat itu.

Menurut dia, morat-maritnya tambang di Indonesia tak hanya soal hilirisasi, tapi juga banyaknya tambang ilegal.

"Selain yang disampaikan Pak Mahfud yang memprihatinkan adalah data ESDM ada 2.500 tambang illegal. Sementara tambang legal saja tak menghadirkan kesejahteraan," ujar dia.