Dosen Ilmu Politik dan Internasional Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam merupakan pukulan politik sekaligus bentuk mosi tidak percaya terhadap kredibilitas pemerintahan Jokowi.

"Setelah berkali-kali melakukan serangan terbuka terhadap kepemimpinan Jokowi di debat-debat Pilpres sebelumnya, Mahfud kini tidak lagi memiliki beban moral-etik jika dirinya hendak melakukan serangan lagi pada pemerintahan, dimana ia berada di dalamnya selama ini," kata Umam, Rabu.

Umam juga menilai keputusan Mahfud MD untuk mundur merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini kian lantang menyatakan perang terbuka kepada Jokowi.

"Mundurnya Mahfud ini akan memberikan keleluasaan ruang dan narasi bagi Mahfud untuk mengonsolidasikan basis kekuatan dan dukungan baru, terutama dari undecided voteds, di dua minggu tersisa jelang Pilpres 14 Februari mendatang," ujarnya.

"Mahfud tidak akan lagi terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan protokoler. Akankah berdampak secara elektoral atau tidak, akan sangat bergantung pada narasi lanjutan, intensitas serangan dan sosialisasi pasca-keputusan politik ini," terang Umam.

Baca juga: Saat Berada di Aceh, Mahfud MD : Saya ke Pinggir Dulu agar Tidak Mengganggu Jalannya Pemerintahan

Diketahui, Mahfud MD telah menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno.

Dari pertemuan itu, Mahfud MD telah dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Jokowi.

Mahfud MD ingin bertemu langsung dengan Presiden karena ingin mundur secara baik-baik.

Mahfud MD menjelaskan keputusan mundur itu telah dibicarakan oleh segenap partai koalisi dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Setelah pembicaraan bersama partai koalisi beserta TPN, didapat kesimpulan langkah mundur dari jabatan negara selama proses Pilpres 2024 adalah langkah yang bijak.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Taufik Ismail/Reza Deni/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)

Berita lain terkait Pilpres 2024