TRIBUNNEWS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD, mengungkapkan rencana awalnya soal ia mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Mahfud mengaku sebenarnya sudah ada diskusi mengenai pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) saat dipilih menjadi pasangan Ganjar Pranowo.

Namun, saat itu, kata Mahfud, muncul pro-kontra dari sejumlah pihak, termasuk partai politik (parpol) yang mengusung dirinya dan Ganjar.

"Diskusinya dulu begitu. Tetapi, pada waktu itu muncul pro-kontra, di kantor ini juga. Teman-teman juga begitu, kemudian di DPR, di lingkungan partai politik pengusung, juga begitu (muncul pro-kontra)."

"Itu kan harus didengar semua," ungkap Mahfud dalam acara Rosi: Mahfud Memilih Mundur, Kamis (1/2/2024).

Karena itu, Mahfud kemudian mengambil putusan ia akan mundur dari jabatannya pada 14 Februari 2024, seusai pencoblosan.

Mahfud mengaku, jika sesuai rencana, ia akan mundur sebagai Menko Polhukam setelah hasil quick count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, keluar.

"Akhirnya, saya ambil keputusan, sudah nanti saya mundur tanggal 14 (Februari), sesudah pencoblosan. Sesudah quick count, apapun hasilnya, saya mundur," aku Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menuturkan, apabila saat pencoblosan nanti ia dan Ganjar tidak terpilih, akan ada beban psikologis yang ia rasakan jika masih berstatus sebagai Menko Polhukam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengaku tidak nyaman jika masih menjadi Menko Polhukam setelah pencoblosan Pilpres 2024 karena status politiknya.

"Karenasatu putaran, saya sudah tidak ikut pemerintah. Masa saya mau begitu (bergabung di kabinet) terus. Kurang enak secara psikologis, soal etis lain lagi."

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Perasaannya usai Mundur dari Kabinet Jokowi

"Tapi psikologis, saya nggak enak di situ terus, wong jelas saya secara politik. Sehingga saya merencanakan tanggal 14 sebenarnya, sore. Itu rencana awal," urai Mahfud.

Namun, rencana awal Mahfud langsung berubah usai Ganjar menyinggung soal pejabat publik yang masih menjabat, padahal lebih banyak menghabiskan waktu untuk kampanye pemilu.

Ganjar diketahui mengimbau para menteri, termasuk Mahfud, agar mundur dari jabatannya jika berpartisipasi dalam pemilu atau pilpres.