Usman Hamid: Keputusan Mahfud Mundur dari Kabinet Sangat Patut Dihormati
Lebih lanjut dikatakan, keputusan Mahfud mundur terjadi di tengah krisis etika dari penyelenggara negara terutama eksekutif dan legislatif.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Usman Hamid: Keputusan Mahfud Mundur dari Kabinet Sangat Patut Dihormati
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid menegaskan, keputusan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sangat patut dihormati.
Usman mengingatkan, siapa pun pejabat publik yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024, berpotensi menyalahgunakan sumber daya negara, bukan untuk kepentingan negara melainkan partisan sang calon presiden atau calon wakil presiden.
"Karena itu, seharusnya tindakan mundur ini dilakukan menteri lain yang mau terlibat dalam kontestasi Pemilu atau terlibat dalam kampanye politik praktis Pemilu," ucap Usman di Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Baca juga: Suasana Saat Mahfud MD Bertemu Jokowi di Istana, Ada Gurauan Hingga Sama-sama Tersenyum
Usman menegaskan, seharusnya para kontestan Pilpres 2024 dan pejabat negara yang menjadi juru kampanye cuti atau mundur untuk memastikan kepentingan publik, negara, dan kementerian tidak campur aduk dengan kepentingan politik.
Lebih lanjut dikatakan, keputusan Mahfud mundur terjadi di tengah krisis etika dari penyelenggara negara terutama eksekutif dan legislatif.
Di bidang legislatif, ujarnya, dia tidak melihat ada lagi pengawasan pada jalannya pemerintahan, dan ada praktik di level eksekutif yang menyimpang dari etika.
Dia mencontohkan, lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga yang menyimpang dari etika saat memuluskan jalan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Cawapres Prabowo dalam Pilpres 2024.
Sebelumnya, Cawapres nomor urut 03 menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam.
Surat tersebut diserahkan langsung saat dirinya bertemu Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan itu, Mahfud mengaku tak ada ketegangan yang terjadi. Keduanya berbicara banyak hal, termasuk soal masa lalu ketika kabinet Indonesia Maju dibentuk pada 2019.
"Alhamdulillah bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan ataupun kita tersenyum gembira bercerita masa lalu ketika kita mulai bekerja," kata Mahfud, Kamis (1/2/2024).
