Prabowo Singgung Pembuatan Pabrik Gadget di Indonesia dengan Dana Setengah Triliun Rupiah
Sektor tersebut yang menurut dia, bisa menjadikan Indonesia sejajar dengan negara maju lainnya dalam hal pembanguan infrastruktur teknologi.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden RI (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia sangat terbuka kemungkinan untuk membangun sendiri pabrik gagdet atau ponsel di dalam negeri.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam debat capres terakhir yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) saat merespons pertanyaan panelis debat.
Adapun dalam pertanyaan tersebut, pasangan calon dimintai komitmennya untuk membuat kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia.
Hal itu merujuk pada angka impor ponsel di Indonesia pada tahun 2023 yang mencapai Rp30 triliun padahal pembangunan pabrik gagdet hanya butuh dana investasi Rp500 miliar atau setengah triliun rupiah.
"Kalau saya selalu solutif dan tindakan, kalau memang hanya setengah triliun perlu kehendak politik, ya bangun itu pabrik segera," kata Prabowo dalam pernyataannya, Minggu (4/2/2024).
Akan tetapi kata dia, bicara teknologi maka harus juga dipersiapkan soal sumber daya manusianya.
Oleh karenanya menurut Menteri Pertahanan RI (Menhan) tersebut, Indonesia sudah saatnya mendidik seluruh generasi penerus di dalam sektor teknologi, engineering dan science.
Sektor tersebut yang menurut dia, bisa menjadikan Indonesia sejajar dengan negara maju lainnya dalam hal pembanguan infrastruktur teknologi.
"Kedua masalah teknologi selalu berurusan dengan sumber daya manusia, kita harus sekarang mendidik anak-anak kita lebih banyak di bidang science, engineering, dan matematik ini sangat mutlak baru kita bisa bersaing. Kalau kita tidak punya awaknya gimana?" ujar Prabowo.
Sebagai informasi, tema besar debat edisi kelima ini adalah kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan iklusi.
Adapun sub temanya dibagi menjadi enam, yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, sertam kesejahteraan sosial dan inklusi.